ISLAMTODAY ID — Tokoh Senior kota Solo, Usman Amirodin mengungkapkan sejak awal spirit para pemilih Kota Solo terkait Pemilihan Walikota (Pilwakot) Kota Solo ialah ‘asal bukan Gibran’.
Menurutnya, dari kemungkinan yang ada setidaknya saat itu umat Islam di Solo memiliki tiga pilihan yakni Abah Ali-Gus Amak, kotak kosong danBagyo Wahyono-FX Supardjo Bajo. Hingga akhirnya umat Islam di Solo hanya memiliki satu pilihan yakni pasangan Bajo.
“Karena tinggal dua, kalau bukan Gibran ya mensukseskan Bajo sebab berapapun hasilnya untuk direalkan (wujudkan) selain presiden dan Pilkada Gubernur DKI, berapa pun hasilnya tidak (bisa) menggagalkan pemilu,” kata Usman Amirodin kepada Islamtoday.id pada (19/11/2020).
Usman mengatakan dukungan umat Islam terhadap pasangan Bajo ini salah satunya diberikan melalui Solo Madani. Sebuah kelompok masyarakat yang terdiri dari para mantan pendukung Abah Ali yang gagal maju karena masalah administrasi. Semangat umat Islam dalam Solo Madani ialah asal bukan Gibran, secara otomatis mereka memberikan dukungannya kepada pasangan Bajo.
“Jadi sudah ada fakta integritas dari Bajo dengan sebagian besar umat Islam yang diwadahi Solo Madani,” ungkap Usman.
Usman menjelaskan jika pasangan Bajo telah menandatangani pakta integritas dengan sejumlah tokoh Solo yang berasal dari berbagai kalangan agama, budayawan dan nasionalis pada Ahad (15/11/2020).
Ia menambahkan dalam pakta integritas tersebut mereka menitikberatkan pentingnya peran agama dan moralitas dalam kehidupan masyarakat kota Solo.
“Agama dan moralitas itu akan diterapkan di kehidupan bermasyarakat di kota Solo baik di ekonomi, penataan birokrasi, pendidikan, budaya ini harus dilandasi moral agama. Ini menjadi satu kesepakatan antara Bajo dengan Solo Madani,” tutur Usman.
Usman menambahkan jika nantinya pasangan Bajo berhasil menjadi Walikota dan Wakil Walikota Solo terpilih umat Islam akan memberikan sejumlah dukungan.
Ia mengemukakan pihaknya akan senantiasa mendukung dan mengawal kepemimpinan Bajo. Bahkan ia telah mempersiapkan tim khusus untuk membantu pasangan Bajo dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kota Solo.
“Kami sudah menyiapkan tim yang berpengalaman didalam merintis kota Solo, jadi pensiunan para birokrat. Terutama mantan Sekretaris (Daerah Solo era) Jokowi, (Supardi). Kalau Bajo sukses, tim ini akan diperkuat,” jelas Usman.
Ia mengaku optimis jika pasangan Bajo ini nantinya akan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal ini berdasarkan analisisnya dari Pilkada yang berlangsung pada 2015 lalu. Pilkada sebelumnya Solo juga menampilkan dua pasangan calon (paslon) FX Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo dan Anung Indro Susanto- Muhammad Fajri. Pada Pilkada 2015 tersebut pasangan Anung berhasil mengantongi suara hingga 40 persen.
Ia memprediksikan angka golput dalam Pilkada 2020 ini akan bertambah. Pada tahun 2015 jumlah golput di Solo capai 105ribu, tingginya angka golput justru akan membuat pasangan Bajo untung. Peningkatan jumlah golput tersebut salah satunya disebabkan oleh kekecewaan para pendukung Achmad Purnomo yang gagal maju.
“Pada 2015 Paslon Anung berhadapan dengan Rudy itu kan Anung bisa mencapai 40 persen lebih, kemudian golput ada 105 ribu. ini nanti mungkin golputnya ada 200ribu, kemudian yang milih 150 ribu,” tutur Usman optimis.
“Justru kelemahan muncul di kubu Gibran. Di kalangan PDIP sendiri,” jelas Usman.
Usman tidak menafikan tingginya angka golput yang juga berasal dari kalangan umat Islam. Menurutnya hal tersebut tidak terlalu bermasalah, seperti dikatakannya tingginya angka golput dinilai akan menguntungkan kubu Bajo. Selain berasal dari kalangan umat Islam angka golput diperkirakan datang dari kubu partai-partai pendukung Gibran yang diperkirakan jumlahnya mencapai 30 hingga 40 persen.
Satu-satunya hal yang ia khawatirkan dalam perhelatan Pilkada 2020 ini ialah terjadinya kecurangan. Berdasarkan pengalamannya selama menjadi petugas pemilihan kemungkinan ini bisa terjadi.
“Waktu itu (tahun 1999) namanya Panitia Pemilihan Daerah bukan KPU nah itu bisa terjadi di internal di KPU nya dengan merubah angka dan sebagainya. Waktu saya itu juga terjadi di internal kami sendiri. Sehingga betul-betul harus dikawal,” ujar Usman.
Kekhawatiran lainnya yang juga coba diungkapkan oleh Usman adalah tentang konsep pembangunan kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran. Ia khawatir jika pembangunan yang dilakukan oleh Gibran akan menciptakan gap atau jurang pemisah yang besar antar masyarakat. Akibatnya akan timbul kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Konsep pembangunan modern sepertinya maraknya hotel, mall dan tempat rekreasi lainnya di Kota Solo.
“Bisa terjadi (penggusuran),” tegas Usman.
Ia pun berpesan agar umat Islam di Solo, agar didalam setiap pergerakan itu agak taktis tidak terlalu idealis. Menurutnya jika terlalu idealis dalam berpolitik praktis itu tidak akan membuahkan hasil.
“Jadi dalam bermain politik praktis, (sikap) idealis itu kita kesampingkan dulu,” ujarnya.
Menimbang Situasi Politik Nasional
Usman dalam kesempatan berbeda juga mengemukakan melalui pesan tertulisnya menyampaikan pandangannya terhadap Pilkada 2020 secara umum. Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk melihat situasi politik nasional saat ini. Situasi politik nasional itu bahkan dinilainya menjadi ancaman serius bagi kalangan umat Islam.
Usman menyebutkan dalam situasi nasional ini setidaknya ada dua gerakan yang menjadi ancaman serius seperti gerakan mendiskreditkan umat Islam dengan dalih memerangi radikalisme. Kedua yaitu gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) gaya baru.
Ia menambahkan gerakan mendiskreditkan umat Islam ini bahkan didukung oleh para pejabat penting negara. Sejumlah pejabat negara seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Pertahanan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB).
“Fakta dilapangan antara lain (seperti peraturan) Perda berbasis agama dihapus, agama menjadi urusan pribadi, banyak alim ulama yang menjadi korban penganiayaan, pelajaran agama adalah pilihan, bukan keharusan,” ungkap Usman.
Ia juga menambahkan tentang tren munculnya PKI gaya baru yang menyusup ke dalam dalam sistem Pemerintahan. Hal ini tak bisa dibantah dengan munculnya Rancangan Undang-undang (RUU HIP) yang diakui sebagai inisiatif DPR. RUU tersebut akhirnya gagal karena mendapat protes dari kalangan umat Islam Indonesia.
“PKI merupakan ancaman besar bagi umat Islam khususnya dan umat beragama,” jelasnya.
Penulis: Kukuh Subekti