(IslamToday ID) – Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menilai Permadi Arya alias Abu Janda selama ini sudah terlalu banyak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan masyarakat. Terbaru, ia melontarkan cuitan bernada rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.
Anwar menilai sudah sepatutnya jika Abu Janda dilaporkan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke Bareskrim Polri terkait cuitannya yang berbau SARA itu. Semestinya, katanya, laporan tersebut segera ditindaklanjuti pihak kepolisian.
“Tapi dalam faktanya, pihak kepolisian tetap tidak dan belum melakukan apa-apa terhadap yang bersangkutan, sehingga terkesan bahwa dia ini adalah orang yang dipelihara oleh pemerintah dan pihak kepolisian untuk mengobok-obok umat Islam,” ujar Anwar seperti dikutip dari Tempo, Sabtu (30/1/2021).
Kecurigaan ini, kata Anwar, bukan tanpa dasar. Sebab, Abu Janda sudah berkali-kali dilaporkan dalam banyak kasus dan selalu lolos dari jerat hukum. “Kalau orang lain yang melakukan hal serupa, pihak kepolisian cepat sekali menangkap dan memprosesnya,” ujarnya.
Untuk itu, Anwar berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan KNPI soal ucapan rasis tersebut. “Menurut saya, kasus Abu Janda ini akan benar-benar menjadi batu ujian bagi Kapolri yang baru. Untuk itu, kita tunggu dan lihat saja sikap dan tindakan dari Kapolri,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama merasa heran karena selama ini Abu Janda bebas melakukan provokasi-provokasi di media sosial, namun sama sekali dirasakan tidak pernah tersentuh oleh hukum.
“Kita semua tahulah, sepak terjang Abu Janda ini, sudah berkali-kali, tidak hanya kali ini saja (ujaran yang diduga rasis terhadap Natalius Pigai), tapi sama sekali belum tersentuh hukum,” katanya.
Haris curiga Abu Janda yang diidentikkan sebagai pendukung pemerintah justru malah sebaliknya ingin menghancurkan citra pemerintahan Jokowi. Mengapa demikian, ia menjelaskan ketika DPP KNPI resmi melaporkan Abu Janda, hampir semua partai politik yang berada di dalam koalisi pemerintahan mendukung upaya penegakan hukum terhadap Abu Janda.
Selain itu, tambah Haris, Abu Janda yang seolah menegaskan dirinya merupakan warga NU atau Nahdliyin lantaran kerap menggunakan atribut-atribut Banser, justru dibantah oleh petinggi PBNU. NU menganggap Abu Janda bukan Nahdliyin dan sikapnya selama ini tidak mewakili ormas Islam tertua di Indonesia itu.
“Kalau kita lihat fakta-fakta tadi, dia (Abu Janda) di pemerintahan tidak diakui, buktinya parpol di pemerintahan minta aparat menindak tegas, oleh NU juga tidak diakui namun memakai atribut-atribut NU setiap sepak terjangnya selama ini. Maka patut diduga kuat bekingan (pelindung) Abu Janda ini ingin merusak NKRI,” tekan Haris. [wip]