(IslamToday ID) – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merespons tegas keputusan pemerintah memotong 50 persen insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pandemi Covid-19.
IDI menilai langkah ini tidak patut mengingat kondisi pandemi serta kematian nakes akibat virus corona terus mengganas. Pemerintah seperti tidak memiliki rasa prihatin atas kondisi krisis ini.
Langkah ini juga membuat IDI khawatir, keputusan sepihak tersebut dapat membuat nakes kecewa hingga mengalami demotivasi.
“Kalau perlu duduk bersama, dibahas kembali antara Kemenkeu, Kemenkes, dan organisasi profesi. Kalau sampai tenaga kesehatan marah, selesai semua kita,” kata Wakil Ketua Umum IDI, Slamet Budiarto seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/2/2021).
“Bukannya kami mengejar uang, dengan insentif kemarin, hanya cukup saja, dengan tanda kutip,” sambungnya.
Slamet juga mengaku sempat mendapat keluhan dari teman sejawat dokter ketika surat tertanggal 1 Februari 2021 yang dikirimkan Menkeu Sri Mulyani kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin beredar.
Ia bukan hanya bicara soal materi, tetapi juga merasa kecewa atas keputusan sepihak pemerintah tanpa rembukan terlebih dahulu. Ia pun meminta agar pemerintah bisa berterus terang jika memang negara sedang krisis keuangan.
“Kami mau terbuka. Kalau negara tidak ada uang, mau apalagi?” kata Slamet.
“Namun pemerintah tidak peka, tidak sense of crisis. Kan kasihan nakes dan dokter sampai mengorbankan keselamatannya. Saya rasa perlu dikaji ulang lah ini,” tambahnya.
Itulah mengapa, Slamet meminta agar pemerintah dapat duduk bersama, cukup dengan tiga elemen kementerian. Sehingga seluruh permasalahan menjadi jelas dan bisa dicari jalan tengahnya.
Di sisi lain, ia juga mengaku belum dapat menjawab pertanyaan para dokter yang curhat ke IDI. Pasalnya, ia sendiri tidak mengetahui parameter apa yang pemerintah pakai dalam memutuskan kebijakan ini.
“Kalau memang begitu, tidak usah bayar saja, jadi terus terang saja, jangan tiba-tiba mengeluarkan SK sepihak,” tutup Slamet.
Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadilah juga angkat bicara. Ia menilai pemerintah tidak peka dengan kondisi nakes di lapangan yang berjibaku dengan Covid-19 setiap hari. Belum lagi besarnya risiko mereka terpapar Covid-19.
Meskipun nakes sudah menjalani vaksinasi Covid-19, kata Harif, bukan berarti beban kerja mereka berkurang. Sebab, kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus bertambah dengan angka kematian yang juga tidak berkurang.
Sementara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani berdalih soal besaran insentif nakes masih dikoordinasikan bersama Kementerian Kesehatan.
“Kemenkeu bersama Kemenkes masih terus melakukan penghitungan detail rencana belanja detail dengan perkembangan dinamis ini,” tuturnya.
“Sehingga dukungan untuk penanganan Covid-19 dapat terpenuhi di 2021 ini,” tambahnya. [wip]