(IslamToday ID) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon turut berkomentar terkait situasi terkini yang terjadi di Myanmar.
Seperti diketahui, kejadian di Myanmar tersebut membuat krisis politik akibat kudeta militer yang terjadi sejak 1 Februari 2021 lalu.
Hal ini didasarkan atas pengamatan secara seksama dan sebagai institusi yang dimandatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemeredekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana terdapat dalam konstitusi.
“Sebagai ketua @bksadpr saya mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban tewas, luka-luka, dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum,” cuit Fadli Zon di Twitter pribadinya seperti dikutip dari Pikiran Rakyat, Sabtu (13/3/2021).
Fadli juga mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secepatnya melakukan langkah-langkah yang diperlukan. “Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas,” ujarnya.
Selain kasus tersebut, Fadli sempat menyinggung repatriaso ribuan warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar.
Dalam cuitannya tersebut, menurut Fadli, langkah prioritas lainnya yang harus dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
“Saya mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi, serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta,” tegasnya.
Fadli minta agar dunia internasional seperti PBB dan ASEAN segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik dapat berdialog secara setara dan membebaskan tokoh-tokoh sipil terlebih dahulu.
“Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference,” tambah Fadli dalam cuitannya.
Dalam cuitannya juga Fadli mendukung penuh pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.
Fadli mengambil langkah salah satunya dengan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah yang konkrit menjamin penghormatan prinsip dan tujuan dari piagam ASEAN.
Isi piagam tersebut antara lain penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), good governance, rule of law, dan constitutional government.
Fadli juga mengingatkan bahwa fungsi didirikannya AIPA adalah untuk mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, kemanan, dan kesejahteraan ASEAN. BKSAP juga mengusulkan AIPA menangguhkan keanggotaan parlemen Myanmar sampai ada parlemen Myanmar yang demokratis dan kembali aktif. [wip]