(IslamToday ID) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 14 terpidana kasus tindak pidana korupsi mendapat pengurangan masa hukuman lewat upaya hukum di tingkat peninjauan kembali (PK) sepanjang 2020.
Menurut pemantauan ICW, tren serupa meningkat terutama sejak Artidjo Alkostar resmi purnatugas atau pensiun sebagai hakim agung pada 2018 lalu.
Kala itu, ICW mencatat sebanyak 24 narapidana kasus korupsi langsung mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA).
“Praktik ini sebenarnya bermula ketika Hakim Agung Artidjo Alkostar resmi purnatugas. Hal itu seakan langsung dimanfaatkan terpidana untuk mengajukan PK agar hukumannya dapat dikurangi,” demikian disebut dalam laporan ICW yang dirilis pada hari Senin (22/3/2021).
Upaya hukum lewat PK diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Di situ, langkah hukum PK dibatasi lewat tiga syarat yakni terdapat keadaan baru, pertentangan antar-putusan, dan kekhilafan hakim.
Namun, menurut ICW, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak koruptor yang menggunakan PK sebagai jalan pintas untuk mendapat pengurangan masa hukuman di MA.
“Tak bisa dipungkiri, salah satu faktor yang dapat dibaca melihat fenomena ini amat berkelindan dengan purnatugasnya Hakim Agung almarhum Artidjo Alkostar pada tahun 2018 lalu,” ungkap ICW seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Adapun 14 koruptor yang menerima pengurangan masa hukuman selama 2020 di antaranya mantan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dalam kasus suap proyek infrastruktur. Masa hukuman Nirwan disunat menjadi 4,5 tahun dari semula enam tahun.
Kemudian, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (2010-2013) Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Masa hukuman Anas dipangkas dari semula 14 tahun menjadi 8 tahun.
Kemudian, ada pula mantan Direktur di Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman yang dikurangi masa hukumannya menjadi 12 tahun dari semula 15 tahun dalam kasus korupsi KTP Elektronik.
Sementara, sejumlah nama lain adalah mantan Panitera PN Jakarta Utara Rohadi dalam kasus penanganan perkara Saiful Jamil. Kemudian, mantan Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi kasus suap izin Amdal, hingga mantan anggota DPR Musa Zainudin dalam kasus suap proyek infrastruktur. [wip]