(IslamToday ID) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah tengah berupaya mempercepat akselerasi perkembangan ekonomi syariah. Apalagi sektor ini belum tergarap maksimal meski jumlah penduduk muslim di Indonesia besar.
Ma’ruf mencontohkan Indonesia hingga saat ini masih menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia. Sedangkan produsen produk-produk tersebut dikuasai negara lain.
Dari data Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), Brasil menyumbang ekspor produk makanan halal terbesar dunia pada 2016 dengan persentase 10,7 persen. Sedangkan Australia berada posisi keenam dengan persentase 4,4 persen.
“Produsen halal justru negara non muslim, seperti Brasil, Australia, dan lainnya,” ujar Ma’ruf dalam acara “Katadata Indonesia Data and Economic Conference 2021”, Rabu (24/3/2021).
Oleh sebab itu, pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang salah satu tugasnya mengembangkan industri halal. “Pasarnya juga besar baik nasional maupun global,” kata Ma’ruf seperti dikutip dari Kata Data.
Selain itu, pengembangan keuangan syariah di Tanah Air baru mencapai 6,7 persen dari potensinya. Oleh karena itu, pemerintah akan fokus mengembangkan perbankan syariah pada skala besar dan kecil.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan penggabungan tiga bank Himpunan Bank Negara (Himbara) syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Ini dilakukan agara perbankan syariah tersebut bisa melayani transaksi domestik dan global.
Kemudian, pemerintah juga mengembangkan dana sosial berupa wakaf zakat sebagai salah satu instrumen pembangunan. Apalagi potensi wakaf di Indonesia tergolong besar, yaitu Rp 180 triliun.
Meski begitu, wakaf masih didominasi oleh masjid, madrasah, dan makam. Padahal, wakaf uang juga mempunyai potensi besar dan penggunaannya telah diatur dengan fatwa MUI.
Oleh sebab itu, pemerintah akan berupaya meningkatkan literasi masyarakat terkait wakaf uang. “Literasinya di bawah zakat, nol koma sekian,” ujar Ma’ruf.
Adapun KNKS akan fokus melakukan kerja besar ini sesuai Perpres No 28 Tahun 2020. Mereka juga akan menggandeng MUI, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). [wip]