(IslamToday ID) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pengusaha swasta nasional yang terlibat dalam pembangunan ibukota baru, boleh mengundang investor asing. Hal ini menjadi salah satu cara agar pembangunan ibukota baru tidak memberatkan APBN.
“Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya. Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asing,” kata Suharso seperti dikutip dari Antara, Kamis (8/4/2021).
Terkait besarnya biaya yang diperlukan untuk membangun ibukota baru, Suharso yang juga Ketua Umum PPP itu belum dapat menyebutkan. Menurutnya, skema pendanaan pembangunan ibukota negara (IKN), masih dalam pembahasan dan proporsi pembiayaan masih dinamis.
Ia juga mengklaim bahwa pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN karena pemerintah akan menggunakannya secara bertahap
“Kita cicil sesuai kemampuan, sehingga tidak membebani APBN di depan. Pembangunannya dicicil sehingga jauh lebih terjangkau oleh APBN,” ujarnya.
Pada tahun 2019 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibukota negara baru dibagi menjadi 3 sumber.
Yaitu dari APBN sebesar Rp 89,4 triliun (19,2 persen), melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 253,4 triliun (54,4 persen), serta dari pendanaan swasta Rp 123,2 triliun (26,4 persen).
Terkait peluang untuk melibatkan pengusaha swasta dalam pembangunan ibukota baru, Suharso mengaku sudah lumayan banyak investor swasta yang mendatanginya dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pembangunan IKN.
“Nama pasti sudah ada, tetapi tidak bisa disebutkan. Yang datang kepada saya sudah lumayan (banyak), saya pilih orang yang serius apakah nanti bentuknya ramai- ramai satu grup, itu kan menarik,” ungkapnya.
Ia menilai rencana pemerintah membangun IKN sebagai peluang, khususnya bagi kalangan pengusaha konstruksi dan properti di tengah kelesuan bisnis akibat pandemi. Proyek IKN, menurutnya merupakan playing ground (tempat bermain) baru bagi para pengusaha.
“Ketika industri properti sedang turun, real estate, marketing turun, kenapa tidak mereka bergerak di sana. Kalau pengusaha dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan objek pajak,” pungkas Suharso. [wip]
