(IslamToday ID) – Pengakuan mengejutkan disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Mantan Walikota Surabaya itu mengatakan mendapat tekanan terkait penghapusan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal ini Risma ungkapkan dalam rapat kerja antara Kemensos dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (3/6/2021). “Terus terang Pak, data ini banyak sekali tekanan, saya harus jelaskan. Saya harus jelaskan,” kata Risma seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Awalnya, beberapa anggota Komisi VIII mencecar Risma terkait kejelasan dan asal muasal 21 juta data ganda yang ia hapus.
Risma mengaku melaporkan masalah data ganda tersebut ke Presiden Jokowi terlebih dahulu sebelum akhirnya berani merilis data ganda itu.
“Sekali lagi Pak, banyak, jadi harus saya sampaikan, saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua. Jadi kemudian akhirnya saya beranikan mengeluarkan yang data ganda itu, kita hapus,” jelas Risma.
“Karena nuwun sewu (mohon maaf) Pak, sekali lagi banyak sekali yang … (terdiam), seperti itu,” lanjutnya.
Risma akhirnya memberanikan untuk menghapus data ganda tersebut dan menyampaikan ke publik.
“Jadi kemudian saya beranikan sendiri, yang dobel memang kemudian kita hapus, dan kemudian kita launching,” tuturnya.
Merespons hal tersebut, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menanyakan siapa pihak yang menekan Risma mengenai penghapusan 21 juta data ganda tersebut. “Yang menekan Ibu siapa?” tanya Yandri.
“Ada Pak. Mohon maaf,” kata Risma enggan menjawab.
Yandri lantas mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan amanah dari masyarakat. Menurutnya, anggota DPR merasa tertuduh atas keberadaan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut. “Saya mohon maaf kalau soal itu,” tuturnya.
Salah satu anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq lantas mengatakan bahwa ia mengetahui ke mana arah data dan aliran dana dari data ganda tersebut. Ia juga mengklaim mengetahui siapa pihak yang menekan Risma.
“Saya tahu Bu yang menekan Ibu siapa. Saya tahu ke mana arah data ini, duitnya, dan sebagainya,” kata Maman.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa hal itu tidak penting bagi Komisi VIII. Ia hanya meminta agar Risma bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Soal bagaimana nanti kita membongkar data ini menjadi sangat sulit itu tidak usah di sini, Bu. Kita bisa ngobrol di ruang-ruang ilmiah,” kata Maman.
Sebelumnya, Risma telah menjawab bahwa data tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara global dan berbeda dengan data penerima manfaat yang disepakati bersama Komisi VIII.
Kemensos sendiri menyatakan telah menghapus 21 juta data ganda penerima bansos. Hal ini Risma sampaikan pada April lalu.
“Kemudian new DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data, sehingga kurang lebih 21.000.156 data kita tidurkan,” kata Risma, Rabu (21/4/2021).
KPK Harus Segera Usut
Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi meminta KPK untuk segera mengusut dan membongkar laporan Mensos Tri Rismaharini soal data ganda 21 juta bansos.
“Kalau dilihat dari laporan Mensos Risma ke KPK itu, ini prestasi tersendiri mantan Walikota Surabaya itu untuk mengungkap korupsi yang terjadi di kementeriannya,” kata Muslim Arbi seperti dikutip dari Harian Terbit, Kamis (3/6/2021).
Muslim menilai, jika tidak segera dibongkar dan diungkap tuntas oleh KPK, maka publik khawatir KPK sengaja menutup-nutupi kasus data ganda bansos tersebut. Oleh karena itu, tentunya KPK tidak mau dituding tidak becus bongkar kasus data ganda bansos.
“Publik dan para aktivis juga menyinggung KPK yang belum mengusut nama Madam Bansos seorang petinggi partai dan Anak Pak Lurah, sang penguasa yang santer terungkap di publik tetapi KPK belum bergeming usut itu,” jelasnya.
Muslim menyebut, soal data bansos ganda yang dilaporkan Risma tersebut bisa terjadi di masa Kementrian Sosial dipimpin oleh kader-kader partai lainnya, seperti mantan Sekjen Golkar, Idrus Marham dan Agus Gumiwang. Oleh karena itu, KPK perlu memeriksa Jualiari Batubara, kader PDIP yang sekarang sudah ditahan karena korupsi bansos Covid-19 di Kemensos.
“Risma yang laporan ke KPK soal data ganda 21 juta ini, bisa saja dilakukan oleh menteri-menteri sosial sebelumnya yang kini meringkuk di penjara,” paparnya.
Muslim mengungkapkan, bisa jadi penggandaan data bansos 21 juta itu dijadikan sebagai saweran ke partai politik dimana menteri-menteri itu berasal. Oleh karena KPK harus mempunyi keberanian untuk usut tuntas hal tersebut. Jika 21 juta data ganda itu dikalikan Rp 300.000 per paket bansos, maka Rp 6,3 triliun uang negara raib dikorupsi di Kemensos atas nama bantuan sosial.
Muslim menegaskan, saat ini publik menunggu kerja nyata KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi kakap itu termasuk laporan terbaru dari Risma.
Data Ganda Sejak Pemerintahan SBY
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudi Hartono menyatakan data ganda penerima bansos sudah ada sejak pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kala itu, Rudi kerap menerima aduan masyarakat yang tidak menerima bantuan padahal masuk ke dalam kategori penerima bantuan. Cerita Rudi tersebut berasal dari pengalamannya menjadi anggota DPR RI pada 10 tahun lalu.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Mensos Tri Rismaharini di kompleks Parlemen, Kamis (3/6/2021). “Saya ingin bercerita ini data mungkin yang dobel ini sudah 10 tahun yang lalu, Bu. Mungkin Ibu (Risma) dulu masih Kadis, saya masih Ketua DPR juga Bu,” katanya seperti dikutip dari Suara.
Setiap masa reses, Rudi mengungkapkan, pihaknya kerap ditanya oleh warga soal nihilnya bantuan. Lalu warga lainnya juga bertanya soal adanya orang meninggal yang tetap mendapatkan bantuan.
Kala itu, Rudi berupaya untuk melaporkan keresahan warga mulai dari tingkat dinas hingga kementerian terkait. Akan tapi tidak pernah ada solusinya. “Waktu itu masa pemerintahan SBY saya ingat, Bu. Jadi banyak yang ngeluh terus gitu saya melapor ke dinas ke kementerian seperti kita pingpong gitu kan,” ungkapnya.
Meski sudah terjadi sejak era kepemimpinan SBY, Risma tetap mendapatkan batunya soal data ganda penerima bansos tersebut. Sebagai upaya, Risma pun sudah menidurkan 21 juta data ganda yang berhasil ditemukan.
Tetapi, Rudi mengkritik soal data yang ditidurkan itu. Karena menurutnya, bisa saja data tersebut akan aktif kembali kalau hanya sebatas ditidurkan. “Kalau yang sudah meninggal, ya hapus, enggak mungkin ditidurkan lagi Bu. Nah, jadi banyak yang seperti itu gitu,” tuturnya.
Kemudian, Rudi juga menyampaikan banyaknya warga yang mendapatkan bantuan ganda karena pindah alamat. Semisal ia dari Jakarta lalu pindah ke Tangerang, maka ia bisa saja mendapatkan bantuan dari dua wilayah itu.
Rudi meminta Risma agar serius menangani data ganda penerima bansos tersebut. Kalau dibiarkan bisa saja terjadi korupsi secara sistematik. [wip]