ISLAMTODAY ID — Presiden BEM UNS, Zakky Mustofa Zuhad beserta Aliansi SEMARAK (Sebelas Maret Anti Korupsi) menyoroti polemik pelemahan KPK.
Zakky menyebutkan keadaan lembaga antirasuah saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Hal ini disampaikan Zakky melalui surat pernyataan sikap Aliansi SEMARAK (Sebelas Maret Anti Korupsi).
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan sikap yang tegas dan perlawanan luar biasa. Akhir-akhir ini kita melihat ada fenomena yang mengkhawatikan. KPK merupakan lembaga independen anti rasuah yang kita harapkan menjadi senjata dalam pemberantasan korupsi kini dalam kondisi tidak baik-baik saja.” pungkas Zakky
Zakky mengatakan keadaan KPK saat ini sangat jelas terlihat dalam hadapan masyarakat Indonesia, bahkan sudah terjadi sejak hadirnya revisi undang-undang KPK yang baru hingga diadakannya tes wawasan kebangsaan.
Bahkan Zakky menilai tes wawasan kebangsaan yang diadakan beberapa waktu silam merupakan tes yang memiliki kecacatn formil dan bersifat rasis.
Tak hanya itu, dalam pandangannya, tes wawasan kebangsaan ini dijadikan alat politik untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
“Pelemahan, peng-kebirian, pelumpuhan KPK sangat jelas nampak di mata dan nalar kita. Mulai dari hadirnya undang-undang bermasalah UU KPK no. 19 tahun 2019, Pemilihan Calon Ketua KPK yang bermasalah dan melanggar kode etik, SP3 BLBI sebagai tanda lemahnya KPK dalam semangat memberantas korupsi hingga TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) yang cacat formil, bersifat rasis, pelecehan dan dijadikan alat politik untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas baik,” ujar Zakky.
Oleh karena itu, Zakky melalui Aliansi SEMARAK menyampaikan beberapa tuntutan, seperti mendesak ketua KPK mencabut SK 652/tahun 2021 atas penonaktifan 75 pegawai KPK.
“Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652/tahun 2021 atas penonaktifan 75 pegawai KPK. Karena TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dan beragama,” tandasnya.
Kemudian, mendesak Presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK. Mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi.
Lanjut Zakky, menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap dirjen pajak. Zakky juga meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal dalam menjaga integritas KPK.
“Meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Penulis: Kanzun
