IslamToday ID — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu berkomentar soal polemik fasilitas kartu kredit untuk manajer, direksi dan komisaris yang memiliki limit Rp 30 miliar. Meski kini telah dihapus oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ia menyebutkan pemeberian fasilitas kartu kredit dengan limit Rp 30 miliar adalah hal yang sangat aneh dan tidak masuk akal.
Menurutnya, angka tersebut akan disalahgunakan oleh para petinggi perusahaan. Karena ia menilai, Sebagian besar yang memegang kartu tersebut adalah para penikmat jabatan.
“Sebagian besar mereka adalah penikmat jabatan. Bahaya punya kartu kredit yang dipegang itu, maka kalau dia (pemegang kartu) keluar ke mana-mana bisa mentraktir orang tapi atas nama perusahaan” kata Said Didu dalam kanal YouTube MSD pada Rabu, (16/06/ 2021).
Lanjutnya, pemberian limit kartu kredit yang bernilai fantastik itu juga patut dipertanyakan manajemen pengelolaan perusaahaannya karena perusahaan akan menanggung semua pembiayaannya.
Tak hanya itu, Said Didu menilai, corporate governance di perusahaan PT Pertamina sangat jelek karena dengan berani memberikan fasilitas mewah kepada petinggi perusahaan.
“Pertamina saya menganggap Pertamina dengan adanya kartu kredit yang dikatakan Ahok Rp 30 miliar adalah good corporate governance nya sangat jelek. Siapa yang mengeluarkan ini ( kartu kredit )?,” ucapnya.
Untuk itu, Said Didu mendesak pemerintah untuk mengaudit good corporate governance PT Pertamina, ia ingin mengetahui apakah good corporate governance milik perusahaan minyak negara dijalankan dengan baik atau bahkan memburuk.
“Saya minta PT Pertamina di audit khusus good corporate governancenya. Karena apabila apa yang dikatakan Ahok itu benar berarti memang direksi Pertamina komisaris pertamina itu adalah perusahaan yang tidak menjalankan good corporate governance, bayangkan kalau Rp 30 miliar bisa mengeluarkan Rp 1 miliar hanya dengan tanda tangan, itu menurut saya mohon maaf keterlaluan,” tegas Said Didu.
Baru Buka Suara
Said Didu juga mempertanyakan sikap Ahok yang baru bersuara sekarang. Ia mengaku heran dengan Ahok, lantaran Ahok terkesan telat merespon kebijakan yang diterimanya.
Pasalnya, Ahok sudah setengah jalan menjadi Komisaris PT Pertamina. Ia pun menyebut Ahok mencari popularitas dalam kebijakan tersebut.
“Kaget juga, tapi saya justru menganggap bahwa memang Ahok ini suka cari popularitas. Jadi ya kalau bukan cari popularitas, pada saat disodori (di awal) digunting saja kartu kreditnya,”
Said Didu meminta Menteri BUMN untuk memeriksa kembali terkait hal tersebut. Menurutnya, Kebijakan fasilitas kartu kredit ini telah dihapus saat masih aktif di Kementerian BUMN.
“kartu kredit saya tidak pernah mengizinkan menggunakan kartu kredit,” sebutnya.
Kemudian Said Didu menceritakan pengalaman serupa yang juga pernah diberikan fasilitas kartu kredit ketika menjadi Komisaris di PT Bukit Asam Tbk (PTBA) namun ditolak olehnya.
Said Didu juga mengaku kaget ditawarkan kartu kredit dan ia langsung memerintahkan untuk menggunting semua kartu milik petinggi lainnya.
“Loh kok ada kartu kredit, untuk apa?’ saya minta gunting tuh digunting. Dirut saat itu minta menggunting semua kartu kredit yang ditawarkan ke direksi dan komisaris. Itu baru (bagus), bukan mengumumkan memiliki tapi masih dikantongi,” ujarnya.
“Apa tujuannya? Agar direksi kuat menghadapi yang bisa menekan,” pungkasnya.
Penulis Kanzun