(Islam Today ID) – Hasil kajian Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) FISIP UGM menyatakan pelaksanaan PPKM darurat di Jawa-Bali yang segera berakhir pada 20 Juli nanti tak sepenuhnya efektif menekan mobilitas di tiga provinsi.
Kajian berjudul “Catatan Setengah Jalan PPKM Darurat” itu secara umum PPKM darurat terlihat mampu mengurangi aktivitas masyarakat di ruang publik.
Namun, ketika kajian dipecah di tingkat provinsi, dampak PPKM darurat ternyata tidak sama. Riset big data ini menggunakan sumber Google Mobility, Google Trend, serta dari machine learning: Similarweb.
Riset UGM ini mengungkapkan aktivitas masyarakat di area rumah selama PPKM darurat paling tinggi terjadi di Jawa Timur (Jatim). Sedangkan paling rendah terjadi di Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), dan Banten.
“(PPKM darurat) berjalan kurang efektif di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten (dibandingkan provinsi-provinsi lainnya),” ujar salah satu tim peneliti, Cahyani Widi seperti dikutip dari laman resmi UGM, Jumat (16/7/2021).
Di Jatim, aktivitas masyarakat di area rumah meningkat 2,71 persen selama PPKM darurat. Sebaliknya, di Jateng, Jabar, dan Banten hanya kurang dari 1 persen.
Selain itu, selama PPKM darurat, aktivitas masyarakat di tempat kerja terlihat menurun. Namun setelah kembali dipecah, penurunan tidak terjadi di semua provinsi. Jateng justru mencatat peningkatan sebesar 0,57 persen.
Riset UGM ini juga mengungkapkan penurunan aktivitas masyarakat Yogyakarta di area retail dan rekreasi. Namun peningkatan mobilitas terjadi di area taman. Kejadian yang sama ada di wilayah DKI Jakarta.
Melihat kondisi ini, UGM pun memberikan sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan PPKM darurat. Pertama, pemerintah perlu terus menyiapkan penambahan tempat tidur, posko, tenda, gedung darurat, ataupun selter.
Kedua, pemerintah juga perlu menggunakan sistem rujukan bertingkat antar fasilitas kesehatan (rumah sakit dan selter) yang berbasis pada tingkat gejala pasien, sehingga penumpukan pasien di fasilitas kesehatan dapat diminimalkan.
Ketiga, membatasi arus masuk bagi orang dari luar negeri. Keempat, mengoptimalkan kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan mobilitas masyarakat di luar rumah, terutama di Bali.
Terakhir, pemerintah perlu memastikan distribusi tabung oksigen di seluruh fasilitas kesehatan terkendali dengan baik dan merata.
Rekomendasi ini pun telah disampaikan pihak UGM kepada pemerintah. Diingatkan tim riset FISIP UGM, kondisi lapangan jauh lebih kompleks dan rumit daripada yang dijelaskan pemerintah.
Luhut Harus Mundur
Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai PPKM darurat yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejauh ini tidak berhasil mengendalikan kasus Covid-19, justru terjadi lonjakan kasus di hampir semua daerah.
“Kasus Covid-19 tidak turun, justru naik terus ke level tertinggi sepanjang pandemi. Ini berarti PPKM darurat tidak efektif sehingga harus segera dievaluasi pemerintah,” ujar Bambang seperti dikutip dari RMOL, Jumat (17/6/2021).
Ia mengatakan, PPKM darurat yang diterapkan pemerintah terkesan reaktif, tanpa mitigasi bencana dan sosialisasi yang memadai sehingga membuat masyarakat resah.
Padahal, pemerintah dengan kemampuan riset dan sumber daya yang besar seharusnya mampu mengantisipasi lonjakan kasus supaya korban masyarakat bisa diminimalisir.
Menurutnya, PPKM darurat tidak perlu disertai dengan penyekatan antar wilayah. Dalam pandangannya, cukup dengan memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di dalam wilayah masing-masing yang sebagian besar sudah masuk zona merah Covid-19.
“Yang penting adalah penyadaran masyarakat untuk menerapkan prokes. Libatkan seluruh ASN yang jumlahnya 4 juta untuk mengawal jalannya prokes. Bukan dengan penyekatan-penyekatan yang mengakibatkan ekonomi mandeg dan masyarakat menjadi stres sehingga imunnya turun,” jelasnya.
Lebih jauh, Bambang mendesak Luhut bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya di kabinet sebagai pertanggungjawaban kepada publik. “Pejabat yang diberi wewenang sebaiknya mundur sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” tandasnya.
Berdasarkan data Satgas Covid-19, Indonesia mencatatkan 56.757 kasus baru pada Kamis (15/7/2021). Meskipun PPKM darurat diterapkan sejak 3 Juli, jumlah kasus positif terus naik hingga totalnya saat ini mencapai 2.726.803 kasus. [wip]