(IslamToday ID) – Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi partai politik di Istana Negara. Menurut Sekjen DPP Partai NasDem Jhonny G Plate, salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan itu adalah Ibukota Negara (IKN) baru.
Jhonny mengatakan wacana IKN baru perlu tetap dipikirkan di tengah pandemi Covid-19 mengingat Jakarta memiliki sejumlah tantangan dan problematika yang sangat kompleks.
“Kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19, tantangan ekonomi yang besar. Kita tetap perlu memikirkan IKN baru dengan memperhatikan IKN saat ini Jakarta dengan tantangan dan problematika yang sangat kompleks dan berbagai masukan,” katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (25/8/2021).
Ia menyatakan perpindahan IKN memang tidak akan dilakukan pada saat ini. Namun, menurutnya, hal terkait regulasi perpindahan IKN perlu menjadi pembahasan.
“Perpindahan IKN tidak akan berlangsung hari ini, yang dilakukan pertama kesiapan legislasi yang memadai, pembangunan IKN yang cocok yang dilakuakan bersama-sama dengan partai koalisi,” ungkap Jhonny.
Selain topik IKN baru, menurutnya, pertemuan Jokowi dengan parpol koalisi juga membahas empat topik lainnya, yakni terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara, serta ketatanegaraan.
Terkait ketatanegaraan, Jhonny menyatakan bahwa topik tersebut tidak terkait dengan struktur negara dan UUD 1945, melainkan soal aturan-aturan yang terkait dengan pemisahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.
“Evaluasi ketatanegaraan bukan struktur negara, bukan kita UUD (1945),” ucapnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan perkembangan program pembangunan IKN baru terus berjalan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan diskusi antara kementerian terkait masih berlangsung, di bawah komando Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).
Ia menuturkan pokok-pokok mengenai IKN yang dibahas bersama antar kementerian yakni soal pembiayaan dan penataan IKN. Ia memastikan pembahasannya terus berjalan.
Namun, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mempertanyakan prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi. Ia menyindir bahwa Jokowi sempat meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akses jalan ke IKN baru pada Selasa (24/8/2021).
Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang terus menggenjot pembangunan IKN baru meski krisis kesehatan dan ekonomi masih berlangsung. “Di masa pandemi, fokus mestinya ke kesehatan,” kata Mardani.
Ia juga menyoroti ketimpangan anggaran pembangunan infrastruktur dan kesehatan di era pandemi. Anggaran infrastruktur selalu lebih besar dibandingkan dengan anggaran kesehatan. [wip]