(IslamToday ID) – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Gorontalo Husai Ui diberhentikan setelah kena damprat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beberapa waktu lalu.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo terpaksa memecat Husai karena tidak menjawab dengan benar saat ditanya Risma terkait data Program Keluarga Harapan (PKH).
“Apa yang ditanyakan Ibu Risma dijawab dengan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Sehingga ini menjadi problem dan kami di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo selalu melakukan verifikasi. Nah, apakah pencopotan kepala dinas sosial terkait dengan itu, salah satunya itu,” kata Nelson seperti dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (5/10/2021).
Selain kasus salah data, Nelson menyebut lima kesalahan yang dilakukan Husai selaku Kadinsos.
“Pertama, dari awal data saya selalu minta, itu sejak kasus Covid bahkan saya bentuk tim khusus data. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi, itu penting karena PKH itu pendamping sebagai ujung tombak Dinas Sosial,” kata Nelson.
Kesalahan berikutnya, kata Nelson, gaji tenaga abdi di salah satu panti jompo belum dibayar enam bulan. Keempat, masalah BLT yang terus dipersoalkan sejumlah pihak dan tidak pernah selesai.
“Seperti pembelian beras harus dari Kabupaten Gorontalo, sampai hari ini belum terlaksana dengan baik. Terakhir, tiga hari lalu kita terkena banjir, ketika saya ingin berkomunikasi dengan beliau susah untuk dihubungi,” sesal Nelson.
Namun, Husai membantah pemecatan dirinya terkait dengan kejadian Risma marah-marah soal data. Ia pun baru mengetahui pemberhentian itu pada Sabtu (2/10/2021) malam. “Pemecatan itu tidak ada kaitannya dengan Mensos,” kata Husain.
Sebuah video merekam aksi Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bansos. Risma tampak mengacungkan pena ke arah seorang pendamping bansos PKH di Gorontalo.
Ia tak terima pihaknya disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran.
“Jadi bukan kita coret ya! Tak tembak kamu ya, tak tembak kamu!” ujar Risma dalam video yang beredar luas di media sosial.
Lebih lanjut dalam video itu, Risma juga menyampaikan bahwa pihaknya tak pernah mencoret data penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pihaknya justru memperbarui dan menambah data tersebut secara berkala.
“Data-data itu yang sering kamu fitnah! Itu saya yang kena. DTKS dicoret, saya tidak pernah nyoret, semua daerah kita tambah, ngapain aku nyoret?” ucap Risma.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sempat tersinggung dengan Risma yang memarahi salah satu pendamping PKH saat rapat kerja sama perihal distribusi bantuan sosial, Kamis (30/9/2021). Menurutnya, aksi marah-marah yang dilakukan Risma sembari menunjuk warganya menggunakan pena tidak patut dilakukan.
“Saya saat melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang Ibu Menteri, Sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik,” katanya dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sabtu (2/10/2021).
Risma Minta Maaf
Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat buka suara perihal kabar Mensos Tri Rismaharini meminta maaf karena sudah memarahi pendamping penerima bantuan di Gorontalo.
Risma dikabarkan sudah meminta maaf melalui pesan WhatsApp (WA) kepada istri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Idah Syahidah yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI.
“Ibu (Risma) sudah minta maaf ke Ibu Idah, anggota Komisi VIII, Bu Idah mungkin forward WA ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur langsung meminta maaf juga ke Ibu Risma karena ini masalah miskom,” kata Harry, Senin (4/10/2021).
Ia menjelaskan perihal kekeliruan yang terjadi saat rapat kerja distribusi bantuan sosial di Gorontalo tersebut.
Semula, pendamping PKH diketahui bernama Fajar Sidiq Napu, mengatakan ada 26 nama penerima bansos PKH yang dicoret dalam DTKS Kementerian Sosial.
Pihaknya saat itu langsung mencari tahu kebenaran data ke-26 orang tersebut. Setelah diteliti, nama ke-26 orang tersebut masih terdata dalam sistem bansos PKH, hanya saja penyaluran bansosnya belum terealisasi.
“Jadi ada 26 KPM, miskomnya di situ, jadi disebut sudah dicoret, sebetulnya bukan dicoret tapi belum cair, ada kekeliruan di pendampingnya. Tapi sudah diklarifikasi dan juga sudah minta maaf,” ujarnya.
Harry mengaku pada saat rapat tersebut, suasana sangat melelahkan karena ada banyak aspek yang dibahas. Menurutnya, sangat wajar ketika Mensos Risma emosi karena perbedaan data bansos dalam rapat tersebut.
“Iya wajar lah komunikasi seperti itu, itu namanya komunikasi publik, kan ibu sangat terbuka. Jadi miss komunikasi karena waktu Ibu (Risma) memimpin rapat itu kan sangat ketat, banyak aspek yang dibahas,” tuturnya. [wip]