(IslamToday ID) – Presiden Jokowi telah memastikan pemindahan Ibukota Negara (IKN) tetap berlanjut di tahun depan. Bahkan, pemerintah telah menyerahkan RUU IKN kepada DPR beberapa waktu lalu.
Lantas, apa update terkini proyek tersebut?
“Undang-undang baru disampaikan ke DPR. Saya baru mulai jalan logistik. Kawasan hunian belum kita siapkan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Selasa (5/10/2021).
Ia mengatakan, tahap awal yang akan dikerjakan adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 5.800 hektare dalam bentuk infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, dan drainase air. Termasuk di dalam KIPP adalah Istana Kepresidenan.
Pembangunan IKN juga sudah tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Anggarannya senilai Rp 510,79 miliar. Namun, Basuki belum bisa membeberkan alokasi anggaran itu akan dipergunakan untuk apa.
Pemindahan IKN masuk dalam program prioritas nasional pemerintah di tahun 2022. Untuk pembangunannya masuk dalam strategi percepatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kalimantan.
Nantinya pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan. Tujuannya agar bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya.
Sementara itu, para pengembang properti disebut memiliki peluang untuk bisa turut serta membangun rumah di wilayah IKN baru di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menyatakan REI siap mendukung proyek IKN baru. Menurutnya, para investor asing saat ini tertarik dan tengah melihat perkembangan progres pembangunan ibukota baru. Pasalnya, selama 30 tahun tidak ada negara yang memiliki proyek pemindahan ibukota.
“Kami siap menjadi pionir bersama dengan pemerintah membangun proyek ibukota baru ini. REI siap menjadi motor pionir di proyek fenomenal ini sekaligus sebagai icebreaker. Kalau REI ikut dan terlibat langsung dengan pemerintah pasti banyak investor asing yang ikut karena mereka percaya, kami ikut,” ujarnya seperti dikutip dari Bisnis.com.
Kepala Project Implementation Unit (PIU) National Affrordable Housing Program (NAHP) Ditjen Penyediaan Perumahan Dedy Permadi mengatakan konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah akan dimulai tahun 2022.
Pembangunan KIPP IKN tidak hanya terdiri dari gedung dan kantor pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan permukiman yang diperuntukkan terutama bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan masyarakat umum.
Secara keseluruhan akan ada 100.000 rumah dibangun di KIPP IKN. Jumlah itu untuk menampung masyarakat yang akan tinggal. Dengan target populasi mencapai 320.000 orang hingga 2045.
“Dari target populasi yang ada, dibutuhkan setidaknya sekitar 82.353 unit hingga 100.000 unit rumah yang akan kami bangun. Dengan asumsi per unit diisi oleh 3 sampai 4 orang,” ucapnya. [wip]