(IslamToday ID) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan kebijakan dan langkah-langkah di bidang keuangan negara harus diimbangi dengan langkah-langkah pengendalian penyebaran Covid-19 di tingkat masyarakat dengan pemberlakuan pembatasan mobilitas.
Menurutnya, hal ini merupakan awalan dari sebuah proses pemulihan ekonomi yang akan masih sangat panjang.
“Kita masih berjuang dan harus menjaga pemulihan tersebut. Ini adalah sebuah pekerjaan besar, sebuah panggilan negara, dan merupakan tugas yang utama. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bahwa tugas belum selesai, dan belum saatnya kita berpuas diri,” kata Sri Mulyani, Selasa (5/10/2021).
Ia meminta seluruh jajaran DJBC sebagai salah satu institusi yang terus bekerja secara responsif melakukan tugas pelayanan yang juga menjaga perekonomian, serta melindungi masyarakat dan industri walaupun dalam suasana pandemi Covid-19.
DJBC sebagai salah satu institusi yang berada di garda depan terus memperlancar arus barang terutama barang-barang di bidang kesehatan yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Impor alat kesehatan, vaksin, oksigen, dan obat-obatan, semuanya difasilitasi dengan cermat dan baik oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya menyampaikan terima kasih, Anda semuanya bekerja siang dan malam secara sungguh-sungguh untuk meyakinkan bahwa proses tersebut berjalan secara baik dan tepat, serta mematuhi peraturan perundang-undangan,” terangnya seperti dikutip dari Okezone.
Maka dari itu, Sri Mulyani meminta semua kantor pelayanan DJBC yang ada di seluruh wilayah Indonesia memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sama. Dengan demikian, maka diharapkan akan memunculkan pelayanan yang handal dan prima dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.
Menurut Sri Mulyani, hal ini merupakan tantangan bagi DJBC untuk terus mengembangkan organisasi yang semakin baik.
“Saya juga ingin menyampaikan terima kasih, bahwa di bidang cukai, DJBC terus melakukan langkah-langkah untuk pengamanan terhadap penerimaan maupun di dalam menangani berbagai isu mengenai cukai ilegal. Kegiatan yang dilakukan ini tidak pernah kendur meskipun kita menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu, saya sangat menghargai upaya dan kepemimpinan Anda semua. Itu adalah suatu sumbangan yang sungguh berarti bagi Republik Indonesia,” tuturnya.
Sri Mulyani juga menghargai langkah-langkah seluruh jajaran DJBC yang terus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi dengan mendorong ekspor kembali dari seluruh komoditas yang ada di Indonesia bertepatan dengan momentum pemulihan ekonomi global.
Ia menekankan hal ini membutuhkan kecermatan para jajaran dalam memberikan pelayanan. Momentum pemulihan ekonomi secara dunia sedang terjadi saat ini, akan mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi Indonesia.
“Kita melihat pertumbuhan ekspor yang bahkan mencapai di atas 50 persen, dan neraca perdagangan kita yang mengalami surplus terbesar dalam sejarah ini menggambarkan bahwa gerak dari ekspor dan impor akan meningkat secara sungguh luar biasa. Di sini peranan DJBC sebagai institusi di garis depan akan sangat menentukan reputasi maupun kelancaran dari arus barang, namun tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” tegas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) meminta pemerintah menghentikan kegiatan impor dan tidak memberikan izin impor baru untuk produk alat kesehatan (alkes). Sebab, penjual alkes Covid-19 masih banyak bertengger di marketplace dengan memberikan penawaran harga yang jauh di bawah standar, terlebih alkes Covid-19 sudah overload di dalam negeri.
“Impornya harusnya distop. Namun sampai sekarang belum juga distop oleh pemerintah, sehingga harga masker dan alat pelindung diri (APD) sudah tidak terkendali. Makanya sering kita lihat banyak orang berjualan di online-online, kasih harga di bawah standar,” kata Ketua Umum Aspaki Ade Tarya dalam diskusi di ‘Market Review IDX Channel’, Jumat (10/9/2021).
Ia menambahkan, alat-alat untuk memproduksi alkes di dalam negeri sudah mumpuni. Hanya saja tantangannya ada pada kegiatan impor yang masih berlanjut. Menurutnya, produk impor sering kali substandar.
“Kita betul-betul sudah mandiri. Asal jangan diganggu dengan produk impor saja. Bisa dilihat harga masker di marketplace ada yang dihargai Rp 19.000. Ini kan jadi merusak pasar dalam negeri,” tegasnya.
Kemudian, Ade menuturkan produk-produk alkes habis pakai juga masih diimpor. Menurutnya, produk sederhana yang mampu diproduksi di dalam negeri bisa dimanfaatkan saat momen pandemi sekarang ini.
Dari kendala-kendala yang masih terjadi itu, langkah Aspaki yang tengah difokuskan yaitu mengajak asosiasi distributor untuk beralih pada industri-industri dalam negeri. “Ayo dong teman-teman distributor untuk bisa hijrah ke industri sendiri,” ajaknya. [wip]