(IslamToday ID) – Kader senior PDIP, Aria Bima menilai masalah banteng vs celeng di tubuh PDIP terkait polemik pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 tidak perlu dibesar-besarkan.
“Persoalan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Saya kira semua tetap sepakat kembali pada keputusan ketua umum untuk menentukan,” kata Aria saat dijumpai di Solo, Kamis (14/10/2021).
Ia menilai polemik banteng vs celeng merupakan sebuah dinamika menjelang pemilu. Meski begitu, ia mengingatkan agar para kader untuk tidak kebablasan.
“Ini hanya dinamika, tetapi tidak perlu kebablasan. Nanti membiaskan tugas partai untuk menangani pandemi Covid-19, apalagi ada ancaman gelombang ketiga,” ujarnya seperti dikutip dari DetikCom.
Pria yang menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR itu meminta para kader untuk tetap tenang. Ia percaya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal menentukan pilihan Capres dengan bijak.
“Saya sangat yakin Ibu Mega yang putranya Bung Karno ini tahu pasang surut republik ini. Tahu bagaimana dipimpin Soeharto pernah menjadi presiden, Pak SBY, Gus Dur, Habibie jadi presiden, beliau juga pernah menjadi presiden dan menjadikan kadernya sebagai presiden. Itulah kenapa beliau mendapatkan mandat dari kongres untuk menentukan calon presiden,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP sekaligus Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengomentari Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo, Albertus Sumbogo dan kawan-kawan yang mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Menurutnya, kader PDIP harus patuh kepada ketua umum.
Bambang menyebut kader yang tidak ikut barisan ketua umum bukanlah banteng, melainkan celeng. “Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan, ya celeng,” tegasnya.
Polemik kemudian berbuntut panjang. Para kader Purworejo yang tidak terima itu bahkan membuat logo untuk menandai diri sebagai Barisan Celeng Berjuang.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PDIP Arif Wibowo memastikan polemik banteng vs celeng adalah di luar perintah partai. Karena perintah partai adalah tidak membuat kegaduhan politik ataupun mengurusi masalah Capres dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024, yang mana itu merupakan urusan elite yang haknya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Urusan kita urusan ke rakyat dan kerja pemantapan organisasi. Pemantapan konsolidasi organisasi. Nah, maka kalau paham itu, setiap aspirasi ya salurkan ke masing-masing organisasi partai, institusi partai, ndak usah berkoar-koar siapa pun juga. Ya kita menghindari kegaduhan itu, partai harus solid,” ujar Arif seperti dikutip dari Sindo News.
Apakah kader tersebut akan diberi teguran, anggota Komisi II DPR ini mengaku tidak tahu. Yang jelas perintah partai kepada kader adalah tidak membuat kegaduhan. Jadi sudah semestinya semua kader tegak lurus dengan arahan itu.
“Ya belum tahu kita (soal sanksi), tapi perintahnya sudah begitu. Memahami, menjalankan sebaik-baiknya perintah partai itu,” terangnya.
Oleh karena itu, Legislator Dapil Jawa Timur IV ini mengingatkan kepada seluruh kader PDIP agar mengikuti arahan partai, menguatkan konsolidasi. Karena, meskipun PDIP solid dan tidak ada konflik saja belum tentu bisa menang Pemilu 2024. [wip]