(IslamToday ID) – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengatakan potensi investasi asing yang sudah berada dalam pipe line Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama empat tahun ke depan nilainya mencapai 163 miliar dolar AS (Rp 2.293 triliun).
Hal itu diungkapkan Luhut usai memimpin rapat dengan tema harmonisasi proyek investasi di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
“Angkanya sangat besar sekali. Sekarang satu per satu kita kelompokkan. Ada yang bicara energi, pariwisata, infrastruktur. Tadi kita kelompokkan. Sekarang kita terjamin lagi dengan Pak Bahlil (Kepala BKPM Bahlil Lahadalia). Sudah ada beberapa yang kita sisir,” ungkap Luhut seperti dikutip dari CNBC Indonesia.
Ia pun mengkonfirmasi seluruh potensi investasi asing itu sudah tercatat di BKPM maupun Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
“Tapi masih ada yang belum memenuhi kriteria kita untuk masuk di situ. Artinya baru melaporkan begini, belum sampai feasibility study (studi kelayakan) di lapangan. Hampir semua keluar izinnya. Nanti ada yang mau groundbreaking juga,” ujar Luhut.
Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut potensi investasi yang bisa masuk ke Indonesia di tahun 2020 mencapai Rp 1.000 triliun. Namun, angka tersebut masih berupa gambaran.
“Investasi yang eksisting terdaftar di BKPM izinnya sudah ada, ada sekitar Rp 700 triliun. Tapi kita lihat dari perpaduan data yang tadi itu juga ada potensi ada Rp 1.000 triliun lebih,” katanya di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (15/11/2019) malam.
Bahlil mengatakan, data perusahaan atau pihak yang berinvestasi di Indonesia belum lengkap. Sebagian sudah terdata dan berizin. Namun, masih banyak juga yang belum terdata secara perinci.
“Sekarang kan Rp 700 triliun kan ada izinnya. Yang belum kan belum ada izinnya. Sekarang mereka mau masukkan ke BKPM. Habis itu baru kita data,” sebut Bahlil.
Mantan Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu juga menyebut perizinan di semua bidang akan lebih dipermudah. Ini karena sekarang semua perizinan ada di BKPM.
Dari semua sektor yang diidentifikasi datanya, Bahlil menyebut ada tiga sektor yang datanya belum tersinkronisasi. Mulai dari kilang, hilirisasi pertambangan, dan pariwisata. “Tiga itu yang besar. Petrokimia ya yang paling besar,” ujar Bahlil. [wip]