(IslamToday ID) – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi turut bersuara terkait dengan temuan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) terima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia membenarkan adanya temuan tersebut, dan bahkan jumlah ASN yang mendapat bansos lebih dari data yang disampaikan Kemensos yakni 31.000 ASN. Namun ia menyayangkan pihak Kemensos karena telah mengumumkan di media, padahal masih proses pemeriksaan di BPK.
“Saya berharap Kemensos menahan diri untuk tidak mengumumkan dulu temuan ini. Karena ini hasil temuan tim BPK yang masih terus ditelusuri dan dikonfirmasi, dan butuh pengujian lebih lanjut. Sabar dulu Bu Menteri…” tulis Achsanul melalui akun Twitternya @AchsanulQosasi, Sabtu (20/11/2021).
Ia juga menyebut Kemensos menyalahi aturan karena telah mengumumkan temuan itu di media massa.
“Temuan itu memang ada, bahkan mungkin lebih. Tapi kita tunduk pada aturan pemeriksaan. Saat pemeriksaan tim BPK didampingi oleh staf Kemensos. Kemudian diumumkan ke publik, ini menyalahi aturan Pasal 19 UU 15/2004,” tulis Achsanul lagi.
Sebelumnya, Kemensos melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bansos. Dalam proses verifikasi tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan ada 31.624 ASN dari 34 provinsi yang menerima bansos dari pemerintah.
Rincian dari jumlah tersebut, ada 28.965 ASN aktif, sisanya diperkirakan merupakan pensiunan. “Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin sisanya tuh sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif,” ucap Risma dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Ia mengatakan, ASN tersebut menerima berbagai macam bansos, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, ASN yang menerima bansos tersebut ada yang berprofesi sebagai dosen, tenaga medis, dan lainnya.
Risma juga menyebutkan, ada di antaranya tinggal di DKI Jakarta, yakni wilayah Menteng. Kendati demikian, ia tidak secara terperinci menyebutkan persebaran lokasi PNS yang terindikasi masih menerima bansos.
Risma mengatakan, temuan data ini akan dikembalikan ke daerah masing-masing agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti. “Nanti itu akan kita kembalikan data ini, saya berharap daerah memberikan respons balik pada kita,” ujarnya.
Sebelum Risma mengungkapkan bahwa terdapat puluhan ribu ASN yang terdata menerima bansos, ada pejabat eselon I di kementerian yang mengaku mendapat bansos pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah menceritakan, ada salah seorang pejabat eselon I di kementeriannya yang mendapatkan bansos sembako dari pemerintah. [wip]