(IslamToday ID) – Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bukan tanpa alasan dirinya mendorong agar presidential threshold (PT) 0 persen. Salah satu yang mendasarinya ialah banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.
Hal ini, sambung Firli, menjadi faktor utama yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali. Sama seperti mencalonkan presiden, setiap kepala daerah wajib diusung oleh partai politik yang sedikitnya memiliki 20 persen kursi di DPRD.
Keluhan-keluhan kepala daerah maupun anggota legislatif itu disampaikan saat Firli melakukan kunjungan ke berbagai daerah dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda dan APH maupun kegiatan sosialisasi pendidikan anti-korupsi yang memang digalakkan oleh KPK lewat program trisula pemberantasan korupsi.
“Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya Pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,” kata Firli seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/12/2021).
Ia miris ketika di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tempatnya dilahirkan saat ini tidak ada bupati definitif, lantaran Bupati Kuryana Azis meninggal dunia, namun tak bisa digantikan oleh Wakil Bupatinya Johan Anuar yang divonis delapan tahun penjara akibat melakukan korupsi.
“Sekarang ribut karena tidak ada kesepakatan sembilan parpol untuk mengajukan calon bupati, sehingga sampai sekarang tidak ada bupati definitif. Kenapa ini terjadi, karena politik transaksional,” ungkap Firli.
Begitu juga, sambungnya, di Kabupaten Muara Enim dimana bupatinya Ahmad Yani lebih dulu dicopot dari jabatannya setelah divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Palembang atas kasus suap proyek pembangunan jalan yang merugikan negara Rp 130 miliar.
Juarsah, Wakil Bupati Muara Enim kemudian dilantik sebagai bupati menggantikan Yani. Namun, ia ikut ditahan KPK terkait kasus suap fee proyek yang sama di masa dirinya menjabat sebagai wakil bupati. “Bahkan saat ini anggota DPRD Kabupaten Muara Enim 10 orang beperkara korupsi ditangani KPK,” imbuh Firli.
Di sisi lain, harapannya agar PT 0 persen lantaran komandan pemberantasan korupsi itu hanya ingin Indonesia mampu mewujudkan seluruh tujuan nasionalnya. Oleh karena itu, Firli menegaskan tidak ada hal lain selain membersihkan negara dari praktik-praktik korupsi.
“Sekarang saya mengajak untuk menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama (common enemy) sama dengan Covid-19. Untuk itu mari kita bersama-sama berantas korupsi dengan orkestrasi dipimpin Presiden RI,” tandas Firli. [wip]