(IslamToday ID) – Pemerintah ternyata sudah membangun kerja sama dalam hal persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Konon, kerja sama itu dilakukan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional. Tapi upaya pemerintah untuk membangun listrik dari tenaga nuklir itu belum disepakati, karena pemerintah harus memenuhi langkah dan syarat yang ditentukan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan untuk kesiapan pembangkit nuklir di Indonesia, ada 19 butir infrastruktur yang harus dipenuhi oleh Indonesia dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan pembangkit itu.
“Ada 19 butir infrastruktur fase 1 yang harus dipenuhi. Saat ini 16 butir dinyatakan masuk ke tahap dua. Utamanya persiapan pelaksanaan konstruksi PLTN,” ungkap Arifin saat berbincang dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR beberapa waktu lalu.
Sementara, untuk tiga butir kesepakatan yang lainnya, kata Arifin, belum siap menuju ke fase dua. Di antara ketiga butir itu adalah posisi nasional akan pembangkit tenaga nuklir, kemudian belum terbentuknya tim manajemen, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
“Ini yang harus kita siapkan. Sedangkan saat ini Kementerian ESDM tengah menyiapkan Keputusan Menteri (Kepmen) tentang itu,” ungkap Arifin seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (17/12/2021).
Sebelumnya, Arifin menyampaikan pembangkit tenaga nuklir ini memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam memenuhi target net zero emission carbon atau netral karbon pada tahun 2060.
Seperti yang diketahui, untuk menuju netral karbon di tahun 2060 itu, kapasitas listrik energi baru dan terbarukan akan mencapai 57 Giga Watt yang akan berasal dari PLTS, PLT Panas Bumi dan Laut.
“Hidrogen dan pembangkit nuklir (PLTN) akan memainkan peran penting agar sistem itu dapat diandalkan dan dengan penetrasi EBT,” tandas Arifin.
Di samping itu, PT PLN (Persero) juga rupanya sudah memiliki modul akan pengembangan pembangkit tenaga nuklir itu untuk mengimbangi demand pada pasokan energi baru dan terbarukan.
“Di modul kami mulai muncul adalah energi nuklir. Dalam perencanaan kami akan muncul ada pembangunan energi nuklir di 2038,” terang Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Yang terang, kata Darmawan, dalam pengembangan pembangkit nuklir ini diperlukan adanya badan khusus untuk mengelola pembangkit nuklir itu.
“Apakah PLN siap melaksanakan itu? Kami siap melaksanakan baik teknis, komersial, bahwa energi nuklir jadi terintegrasi dari sustainbility supply energi tapi juga mengurangi emisi CO2,” ujar Darmawan. [wip]