(IslamToday ID) – Aksi mogok kerja yang diwacanakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) pada 29 Desember hingga 7 Januari 2022 disesalkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu).
Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, sosok yang namanya masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh versi Majalah Forbes.
FSPPB mengklaim telah melayangkan surat kepada manajemen Pertamina dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 20 Desember 2021 terkait rencana aksi mogok kerja tersebut. Surat itu juga ditembuskan ke Erick Thohir.
Pemberitahuan rencana mogok kerja itu disampaikan serikat pekerja melalui surat dengan No 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekjen FSPPB Sutrisno.
Belakangan, Kementerian Ketenagakerjaan membantu melakukan mediasi antara FSPPB dengan manajemen Pertamina. Sebagaimana disampaikan komisaris utamanya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pertamina juga memenuhi tuntutan FSPPB untuk membatalkan pemotongan gaji.
Sementara itu, Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono menilai aksi mogok yang sempat direncanakan FSPPB Pertamina tidak sesuai dengan semangat berorganisasi dan perjuangan serikat pekerja.
“Sebagai sesama serikat pekerja, kami menyayangkan rencana aksi mogok tersebut, karena tidak sesuai dengan tujuan berorganisasi dari serikat pekerja,” katanya seperti dikutip dari Kompas, Senin (27/12/2021).
Tri Sasono melanjutkan ancaman aksi mogok kerja di Pertamina tersebut merupakan tindakan kontraproduktif. Terlebih Pertamina merupakan BUMN strategis yang bisnisnya menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kalau hanya karena masalah buntunya penyusunan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) seharusnya diselesaikan dengan jalan dialog,” katanya.
Apalagi kalau macetnya perundingan karena persoalan kesejahteraan, menurutnya, pekerja Pertamina selama ini merupakan pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya.
“Apalagi kalau hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tingkat kesejahteraan paling bagus,” ucap Tri Sasono.
“Kami meminta pekerja di Pertamina tidak melakukan pemogokan, apalagi sudah mendekati masa liburan panjang, yang membutuhkan fokus untuk menyediakan stok BBM yang cukup bagi rakyat,” tambahnya.
Ia menambahkan rencana aksi mogok kerja FSPPB tersebut dikhawatirkan malah menimbulkan persepsi adanya muatan politik dengan agenda pergantian posisi Dirut Pertamina.
Tri Sasono menambahkan justru saat ini Pertamina memiliki kinerja baik selama kepemimpinan Nicke Widyawati. Pada semester I 2021 Pertamina tercatat mampu berkontribusi melalui setoran pada penerimaan negara sebesar Rp 110,6 triliun, yang Rp 70,7 triliun di antaranya berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen naik hampir 10 persen dari periode yang sama 2020.
“Sebagai sesama serikat pekerja, sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan cara-cara perjuangannya,” kata Tri Sasono.
Pergantian direksi di suatu BUMN, lanjutnya, bukan ranah FSPPB, namun hak pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN. “Jangan melangkahi kewenangan Kementerian BUMN,” tambahnya.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan rencana pemotongan gaji karyawan Pertamina tidak jadi dilakukan. Hal ini dikatakan Ahok usai bertemu dengan dewan direksi Pertamina pada Kamis (23/12/2021).
Salah satu bahasan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemotongan gaji karyawan. “Sudah tidak diterapkan,” kata Ahok. Ia juga menuturkan, keputusan tersebut akan disosialisasikan melalui media massa.
Dewan direksi bakal menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Sebab, pemotongan gaji tidak bisa dijadikan alasan sebagai efisiensi perseroan. “Direksi akan jawab ke media. Tidak jadi (ada pemotongan gaji),” pungkas Ahok. [wip]