(IslamToday ID) – PKS kembali menegaskan posisinya sebagai oposisi di parlemen demi keseimbangan pemerintahan. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.
Ia mengatakan visi Fraksi PKS memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera.
“Sebagai fraksi dan partai oposisi, kami menegaskan kembali untuk memberikan pembelajaran politik, melakukan checks and balances dan tidak untuk mengganggu jalannya roda pemerintahan,” kata Jazuli dalam acara kaleidoskop dan evaluasi akhir tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021, Rabu (28/12/2021).
Ia mengatakan, jika pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada umat dan rakyat serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pihaknya tidak akan malu memberikan apresiasi akan kebijakan tersebut.
Tetapi, katanya, kalau kebijakan pemerintah melukai perasaan rakyat, mencederai rasa keadilan, dan menggerogoti nilai-nilai kedaulatan NKRI, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan kritikan-kritikan yang membangun dan solutif.
“Jangan dianggap mendiskreditkan pemerintah dan membenci pemerintah. Tetapi itu merupakan bentuk kasih sayang, sehingga kami betul-betul menjadi bagian yang terlihat perannya, meskipun kami oposisi. Kami akan terus mengajak rakyat Indonesia untuk menjaga NKRI,” kata Jazuli.
Ia mengungkapkan dari 575 anggota DPR RI, PKS hanya memiliki 50 anggota. Sehingga, katanya, wajar dalam pengambilan keputusan kerap kali aspirasi yang dibawa kandas.
“Kami suarakan dengan lantang di mimbar parlemen, karena jumlahnya hanya 50 orang terkadang kandas oleh voting mayoritas,” katanya.
Menurut Jazuli, telah banyak aspirasi umat dan rakyat disampaikan anggota Fraksi PKS di parlemen. Meskipun sebagian besar masyarakat belum mendengar dan mengetahuinya.
“Sampai saat ini belum memiliki stasiun TV, radio, dan koran. Kami hanya menggunakan relawan yang menggunakan media sosial, tentu ini memiliki keterbatasan,” ujar Jazuli.
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi juga menegaskan, partainya menilai kinerja pemerintah dengan adil sebagai peran oposisi yang bermartabat. “Kami akan selalu menilai pekerjaan pemerintah secara adil, bukan asal beda. Mana yang bagus kami akan apresiasi, mana yang tidak bagus kami akan sampaikan koreksi,” kata Aboe Bakar.
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan Fraksi PKS di DPR sebagai etalase partai. Oleh karena itu, sikap-sikap politik akan dimunculkan lebih lantang, lebih bersih, lebih jelas untuk semua titik-titik masalah. “Tetapi kalau yang baik, kami pasti akan setuju. Kalau itu tidak membuat rakyat senang, kami akan bersuara dengan lantang,” ujar Aboe Bakar.
Selama 2021, Fraksi PKS telah menyikapi 88 isu kerakyatan, 16 isu terkait nasionalisme kebangsaan, dan sembilan isu terkait keumatan. Aboe Bakar juga mengingatkan kembali Fraksi PKS harus tetap konsisten untuk mengambil peran sebagai oposisi di parlemen sesuai keputusan Majelis Syuro.
“Ini tuntutan demokrasi, jangan sampai kekuatan di pemerintahan tanpa penyeimbang, karena semua masuk ke pemerintahan,” pungkasnya. [wip]