(IslamToday ID) – PDIP, partai besutan Megawati Soekarnoputri dikabarkan mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Kepala Badan Otorita Ibukota Negara (IKN) baru.
Alasannya, sebagaimana diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ahok dinilai sukses dalam memimpin Ibukota Jakarta, baik saat menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, apa yang diusulkan PDIP berlebihan dalam memandang kekuasaan presiden. Menurutnya, pernyataan politik PDIP dengan mengusulkan Ahok bisa dikatakan mengerdilkan hak absolut presiden.
“Usulan itu jelas mengerdilkan hak absolut presiden, mengingat Kepala Badan Otorita IKN tidak dipilih secara demokratis, sementara status wilayahnya disetarakan provinsi, tentu ini menjadi inkonsisten,” ungkap Dedi seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/1/2022).
Meski Hasto mengatakan usulan PDIP tidak harus dipenuhi, Dedi melihat identitas resmi PDIP saat menyampaikan usulan adalah bentuk intervensi partai politik pada pemerintahan Jokowi.
“Jika kemudian memang BTP (Basuki Tjahaja Purnama) yang dipilih, maka publik menilai presiden berada dalam kekuasaan parpol, tidak berdaulat dalam mengambil keputusan sebagai kepala pemerintahan,” demikian kata Dedi.
Di mata Dedi, PDIP tampak tidak menghormati hak privasi presiden, meskipun memang sejak semula, Megawati sebagai Ketua Umum memang mendeklarasikan Presiden Jokowi sebagai petugas partai.
“Dan ini menjadi simbol penguat jika presiden memang petugas parpol. Miris,” tandasnya. [wip]