(IslamToday ID) – Tiga anggota TNI kembali gugur di Papua setelah diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebutan pemerintah untuk milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Akibat kejadian itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa batal hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (27/1/2022) untuk bertolak ke Papua.
Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah petinggi militer dan kepolisian menyatakan akan mengubah pendekatan dalam menangani konflik bersenjata di Papua Barat. Namun, TPNPB-OPM menilai upaya itu sia-sia belaka.
Perubahan pola penanganan konflik di Bumi Cenderawasih itu pertama kali dilontarkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beberapa saat setelah ia dilantik Presiden Jokowi pada 17 November 2021.
Andika mengungkapkan dirinya ingin TNI memperlakukan Papua Barat sebagaimana provinsi lain di Indonesia.
“Saya akan lakukan evaluasi, lakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas, bukan hanya di Papua, tapi juga di seluruh wilayah NKRI,” kata Andika dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).
Meski demikian, beberapa hari setelah Andika melontarkan pernyataan tersebut, konflik bersenjata tetap meletus. Beberapa di antaranya baku tembak di Distrik Sugapa, Intan Jaya; penembakan Kantor Polsek Sugapa, Intan Jaya; serta penembakan di Kabupaten Yahukimo.
Merespons insiden itu, Andika mengaku tidak kaget. Ia bahkan kembali menegaskan militer Indonesia akan melakukan pendekatan berbeda guna menyelesaikan konflik ini.
“Tapi kita harus lakukan suatu pendekatan yang berbeda. Sehingga saya berharap akan lebih efektif. Sementara, karena saya akan orientasi di satuan internal, termasuk penanganan-penanganan operasi di seluruh Indonesia,” kata Andika, Senin (22/11/2021).
Ia kemudian mengubah gelar Satgas yang ada di Papua dan Papua Barat. Ia mengatakan gelar Satgas dan satuan lain di daerah tersebut harus sama dengan wilayah lain. Menurut Andika, tindakan itu dilakukan guna menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi.
“Dengan gelar kekuatan TNI normal seperti halnya di provinsi lain, kita juga bisa misal membantu menciptakan keamanan, karena kami dari aspek militernya saja, keamanan yang lebih bagus,” kata Andika, Sabtu (4/12/2021).
Selain Panglima TNI, Kepala Staf angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman juga meminta para prajurit yang bertugas di Papua tidak berpikir membunuh KKB. Pesan itu Dudung sampaikan kepada perwira dan Komandan Satuan (Dansat) jajaran Kodam Kasuari di Arfai, Papua Barat, Kamis (25/11/2021).
Dudung juga meminta agar prajurit TNI mencintai warga Papua. Meski demikian, ia meminta prajuritnya tetap waspada dan bersiap dengan serangan yang dilancarkan KKB.
“Cintai masyarakat Papua seperti layaknya kita mencintai diri sendiri dengan segala macam keterbatasan,” ujar mantan Pangkostrad itu seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Pendekatan Kesejahteraan
Dari pihak pemerintah, Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan pendekatan penanganan Papua sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, alih-alih menggunakan senjata.
Menurut Mahfud, pada prinsipnya pendekatan baru tersebut sudah tertuang dalam prinsip pendekatan tentang penanganan Papua telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 9 tahun 2020 dan dilanjutkan Keputusan Presiden No 20 Tahun 2020.
“Intinya pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan,” kata Mahfud, Kamis (25/11/2022).
Polri juga mengubah operasi penindakan hukum terhadap KKB. Mulai akhir Januari 2022, Operasi Nemangkawi akan diubah menjadi Operasi Damai Cartenz.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan perubahan nama itu diterapkan seiring berakhirnya masa tugas Satgas Nemangkawi pada 25 Januari kemarin.
“Nanti Operasi Nemangkawi ini berakhir, dan namanya diganti jadi Operasi Damai Cartenz 2022,” kata Ramadhan.
Belakangan Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri memerintahkan jajarannya agar tidak menyerang KKB terlebih dahulu. Ia mendorong agar pasukannya lebih defensif.
Menurut Mathius, KKB kerap memanfaatkan kontak tembak itu sebagai momen untuk menjatuhkan pemerintah. “Selama ini kita dalam kasus penembakan selalu aktif merespons. Dalam merespons ini selalu terjadi kontak tembak ini sisi negatif, karena (KKB) memanfaatkan momen menjatuhkan pemerintah,” katanya, Selasa (18/1/2022).
Meski demikian, TPNPB-OPM menyebut rencana pemerintah mengubah pendekatan penanganan konflik di Papua sia-sia.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyebut perubahan rencana tersebut tidak menjawab akar persoalan konflik di Papua, yakni hak politik untuk menentukan nasib sendiri. Ia mengatakan pihaknya tidak membutuhkan dialog dengan Jakarta. Namun, pihaknya sudah mengajukan perundingan dengan kabinet Jokowi yang dimediasi PBB.
“Itu sama saja. Karena akar masalah Papua adalah pelanggaran terhadap hak politik penentuan nasib sendiri. Jadi apapun yang Indonesia mau lakukan di Papua sia-sia,” kata Sebby, Rabu (12/1/2022).
Sementara itu, sejak Panglima TNI Andika Perkasa dilantik, gejolak konflik di Papua belum mereda. Berdasarkan catatan konflik bersenjata terjadi delapan kali.
Beberapa di antaranya merupakan baku tembak, penyerangan pos Brimob, penembakan terhadap anggota KKB yang pernah merampas senjata prajurit TNI AD, dan lainnya. Dalam insiden tersebut, beberapa anggota TNI dilaporkan tewas sementara lainnya mengalami luka-luka.
Paling mutakhir, sebanyak tiga anggota TNI dilaporkan tewas dalam kontak senjata di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, pada Kamis (27/1). Kontak tembak terjadi pada 05.00 WIT. Saat itu, KKB disebut menyerang pos TNI. Baku tembak belum selesai hingga lebih dari lima jam.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berharap aparat memiliki pola penanganan KKB di Papua yang lebih baik di hari mendatang. Ia mengaku sudah berdiskusi dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan meminta agar pola penanganan KKB Papua melahirkan pola yang menghindari terjadinya pertumpahan darah.
“Tadi saya diskusi sebentar dengan KSAD, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, sebuah penanganan tanpa harus berdarah-darah,” kata Hasanuddin, Kamis (27/1/2022).
Ia menerangkan, sebuah strategi untuk mengurangi korban jiwa sedang dilakukan saat ini. Hasanuddin pun menyatakan ikut berduka cita atas peristiwa yang terjadi.
“Kita turut berduka cita, sedang diupayakan sebuah strategi untuk mengurangi korban ini, seperti apa ke depannya,” ucap anggota DPR dari Fraksi PDIP itu. [wip]