(IslamToday ID) – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini Presiden Jokowi taat pada konstitusi atau UUD 1945 terkait pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali.
Sehingga, PDIP menilai Jokowi menolak soal wacana penundaan pemilu. Sama seperti ketika Jokowi menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Menjadi pemimpin itu jawaban cukup sekali. Mau dikemas dengan aneka bentuk kamuflase isu, sikapnya tidak berubah,” kata Hasto seperti dikutip dari Kompas, Jumat (4/3/2022).
Namun, terkait diamnya Jokowi saat ini, PDIP melihat mantan gubernur DKI Jakarta itu justru tengah sibuk dengan prioritas yang lain. Menurut Hasto, Presiden Jokowi lebih memilih untuk menyelesaikan tantangan pemerintah terkait kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Pak Jokowi kan sangat memahami skala prioritas. Beliau saat ini berfokus memberikan direction dampak pandemi dan juga berbagai bentuk antisipasi perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga-harga minyak bumi, batubara, serta kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya,” ujar Hasto.
Di sisi lain, PDIP dinilai memaklumi diamnya Jokowi karena tengah mempersiapkan penyelenggaraan G20 di Indonesia. Tak sampai situ, PDIP juga melihat Jokowi tengah disibukkan dengan menyusun berbagai kebijakan terkait masa depan bangsa. Salah satunya proyek pemindahan ibukota negara (IKN).
“Terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan kan sudah dijawab dengan tegas,” kata Hasto jika berkaca pada penolakan Jokowi soal presiden tiga periode beberapa tahun sebelumnya.
Diketahui, hingga kini Presiden Jokowi belum mengumumkan sikapnya atau respons terhadap wacana penundaan pemilu yang digagas oleh sejumlah ketum partai politik koalisi pemerintah. Di sisi lain, PDIP melalui Hasto Kristiyanto tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Hasto pun menilai ada orang-orang di sekitar Presiden Jokowi yang tidak memahami kehendak Jokowi. Jokowi, kata Hasto, sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
“Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi, karena (yang ada) di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari presiden,” kata Hasto dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kamis (3/3/2022). [wip]