(IslamToday ID) – Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi membantah klaim dukungan penundaan Pemilu 2024 dari 110 juta orang di media sosial seperti yang disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, klaim itu mustahil, kecuali ada mark up alias penggelembungan data.
Mengutip Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45), Ismail berujar hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden tiga periode dengan mayoritas menolak.
Ia menambahkan, dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10.000 atau 0,055 persen yang aktif bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.
“Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG, FB, persentase bisa lebih sedikit. 110 juta sepertinya impossible,” ujar Ismail di akun Twitter pribadinya @ismailfahmi, Sabtu (12/3/2022).
Ia mengakui pengguna Facebook di Indonesia tahun lalu mencapai 140 juta. Namun demikian, dengan asumsi 0,055 persen aktif bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, maka diperoleh 77.000 pengguna Facebook terlibat dalam pembicaraan isu tersebut.
“Mark up 10x = 777.000. Mark up 100× = 7,7 juta. Markup 1.000x = 77 juta. Jadi, impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-mark up 1.000x lebih datanya,” ungkapnya.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mendesak Luhut untuk membuktikan klaim banyak warga yang menghendaki Pemilu 2024 ditunda. Dalam hal ini, ia turut menyinggung temuan sejumlah lembaga survei yang justru menepis klaim Luhut tersebut.
Berdasarkan catatan, setidaknya ada empat lembaga survei yang menyatakan bahwa mayoritas warga menolak Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. “LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) jangan klaim kehendak rakyat,” ucapnya seperti dikutip dari CNN Indonesia. [wip]