(IslamToday ID) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi tidak berpihak kepada rakyat karena mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.
HET minyak goreng tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 tentang HET Minyak Goreng Sawit. Dalam aturan itu, HET minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium Rp 14.000 per liter.
Sementara dalam aturan pengganti yang tertuang dalam Permendag No 11 Tahun 2022, HET minyak goreng curah jadi Rp 14.000 per liter dan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar.
“Pencabutan Permendag No 6 Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa keberpihakan Menteri Perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha,” kata Dasco seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (18/3/2022).
Ia mengatakan pihaknya sejak awal sudah mengingatkan agar Permendag No 6 Tahun 2022 tak hanya menjadi macan kertas. Saat ini ternyata aturan tersebut tidak mampu menyelesaikan persoalan minyak goreng.
Elite Partai Gerindra itu pun menyinggung klaim Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait surplus pasokan minyak goreng di hampir seluruh wilayah di Sumatera.
Menurutnya, minyak goreng di Sumatera Utara tidak bisa ditemukan di pasar tradisional dan modern meskipun pasokannya mencapai 60 juta liter pada periode 14 Februari hingga 16 Maret 2022.
Dasco berkata Permendag No 6 Tahun 2022 sebenarnya bisa menjadi bekal pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan produsen CPO untuk melakukan DMO dan DPO ke perusahaan minyak goreng.
“Kalau CPO-nya tidak jalan, pemerintah harus berani cabut HGU perusahaan kelapa sawit itu. Perusahaan minyak goreng juga bisa dicabut izinnya kalau tidak memproduksi minyak goreng yang sesuai kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco mengaku prihatin persoalan minyak goreng telah menimbulkan korban jiwa. Ia pun mendorong seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, kepolisian, dan DPR bekerja sama menyelesaikan persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini.
“Ini ibarat rakyat mati di lumbung padi. Negara kita adalah salah satu produsen utama CPO dunia, tapi kenapa timbul persoalan kelangkaan minyak goreng,” katanya.
Untuk itu pemerintah diminta tegas kepada oknum pengusaha nakal dan meminta pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya, Lutfi telah menyampaikan permohonan maaf karena pihaknya belum mampu menangani permasalahan minyak goreng yang langka dan harga melambung tinggi. [wip]