(IslamToday ID) – Belasan massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Surakarta menggelar aksi di depan Gedung Umat Islam Solo, Jalan Kartopuran No 241, Solo, Senin (11/4/2022). Mereka menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab dengan kondisi bangsa Indonesia yang semakin karut marut.
Dalam orasinya, massa aksi menyatakan rakyat semakin sengsara karena pengelolaan negara yang semakin tidak terarah. Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, bergulirnya wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu, hingga penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah.
Massa aksi juga membentangkan sejumlah poster yang berisi kekesalannya pada kebijakan Jokowi karena dinilai tidak bisa mengurus negara. “Jokowi tidak berguna bagi rakyat, kebijakannya hanya menyengsarakan rakyat,” kata korlap Salman Al Farisi dalam orasinya.
Ia kemudian menyebut Solo siap membersamai mahasiswa yang kini melakukan aksi besar-besaran di Jakarta. Ia juga dengan tegas mendukung sikap mahasiswa yang menolak perpanjangan jabatan presiden dan Jokowi tiga periode.
Berikut pernyataan sikap dari Aliansi Umat Islam Surakarta:
- Mendukung semua gerakan rakyat baik yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Indonesia demi menyelamatkan bangsa dari pengelolaan negara yang tidak benar.
- Meminta pertanggungjawaban presiden atas matinya keadilan dalam beberapa kasus seperti kematian 6 pegawal HRS dan kriminalisasi ulama, aktivis Islam, masyarakat adat, dan semua yang mengkritik dan menasihati pemerintah.
- Meminta pertanggungjawaban presiden atas kematian dr Sunardi (yang dituduh sebagai teroris) dan kebiadaban yang dilakukan oleh Densus 88 kepada aktivis Islam.
- Meminta pertanggungjawaban presiden atas penderitaan rakyat, kedzaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia.
- Meminta jawaban presiden atas salah kelola bangsa Indonesia.
Selain pernyataan sikap, Aliansi Umat Islam Surakarta juga mengajukan tiga tuntutan:
- Menuntut presiden menurunkan harga kebutuhan pokok.
- Menuntut presiden menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan.
- Menuntut presiden melaksanakan konstitusi dalam pengelolaan negara sesuai dengan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, nilai Pancasila, dan UUD 1945. [wip]