ITD NEWS — Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) mendesak Presiden Jokowi membuat kontrak politik dengan rakyat. Isinya, tidak akan memperpanjang masa jabatan dan anti terhadap tiga periode.
Pasalnya, rakyat mengalami krisis kepercayaan. Semua janji dan pernyataan Presiden Jokowi dinilai penuh dengan kebohongan.
“Buat kontrak politik dengan rakyat, jangan bikin wacana, Kami sudah tidak percaya dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi, penyataan Pak Jokowi banyak bohonganya” ujar Usman Amiroddin, Koordinator Gerakan Aliansi Rakyat Bergerak, Senin (11/4/2022), saat diwawancarai ITD News.
Pernyataan Usman bukan tanpa alasan. Kata Usman, sejak menjabat sebagai Walikota Surakarta hingga menjadi Presiden, Jokowi memakai ‘jurus’ yang sama.
Jokowi selalu bilang tidak mau dan tidak mikir untuk maju dalam kontestasi politik ditengah masa jabatannya. Namun kenyataannya justru bertolak belakang.
“Sudah banyak bukti, banyak bohongnya. Pada waktu jadi walikota Solo (periode) pertama ditanya apakah mau maju kedua kali?, bilang tidak mau, tidak mikir. Toh ternyata mau juga. Pada saat jadi gubernur bilang tidak mau jadi presiden, tidak mikir. Toh ternyata maju juga. Bahkan meninggalkan sisa masa jabatannya sebagai Gubernur,” tutur Usman.
Usman menilai, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah diktator konstitusional. Secara pribadi Presiden Jokowi tidak melakukan tindakan diktotor, namun produk hukum yang bermunculan bersifat diktator.
Salah satu potensi yang terlihat, ialah pembiaran menggelindingnya wacana liar penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden, hingga amandeman UUD 1945 untuk meloloskan jabatan presiden menjadi 3 periode.
“Jokowinya tidak ditaktor, tapi produk-produk hukumnya ini yang diktaktor. Masalah perpanjangan jabatan dan 3 periode, dia kan bermain di situ, diktator konstitusional”, jelasnya kepada ITD News.
Pernyataan dan kekhawatiran itu disampaikan Usman usai melakukan Audiensi Forum Aktifis Pergerakan Bersatu dengan Pimpinan DPRD Kota Surakarta, Senin (11/4/2022) di DPRD Kota Surakarta.
Setelah orasi, sejumlah perwakilan ARB Solo serta Forum Aktivis Pergerakan Bersatu beraudiensi dengan Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, dan Wakil Ketua DPRD Solo, Achmad Sapari.
“Saya dan Pak Sapari tadi menerima audiensi dari teman-teman ARB. Pemberitahuan suratnya baru tadi pagi,”jelas Budi.
Menurutnya, ada beberapa aspirasi yang disampaikan ARB terutama terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. Selain itu perwakilan ARB menyoroti wacana penundaan Pemilu 2024.
“Masalah ekonomi juga menjadi salah satu sorotan perwakilan ARB,”, paparnya.
Setidaknya ada tiga aspirasi penting yang ia sampaikan bersama Forum Aktivis Pergerakan Bersatu kepada Pimpinan DPRD Solo :
- Akan melawan rekayasa politik yang dimainkan sebagian elit partai politik yang bekerjasama dengan bebrapa elit di lingkaran Istana untuk melanggengkan masa jabatan Presiden. Caranya, dengan memperpanjang masa jabatan presiden atau membuat jabatan presiden menjadi tiga periode.
- Akan melawan segala upaya dan skenario untuk menunda pemilu 2024.
- Menuntut pemerintah segera menyehatkanEkonomi Nasional.
Usman mengingatkan, agar nafsu melanggengkan kekuasaan dengan cara tidak terhormat dihentikan. Jika tidak, ia melihat hanya ada satu jalan yang dilakukan rakyat. Yaitu, perlawanan secara “People Power”.
“Apabila nafsu melanggengkan kekuasaan yang tidak terhormat ini terus dilakukan maka satu satunya jalan untuk melawan adalah people power,” pungkasnya.[IZ/Arief]