(IslamToday ID) – DPR dan MPR berjanji akan menghentikan wacana mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Namun kalangan pengamat politik minta masyarakat tetap kritis karena belum ada jaminan wacana tersebut sudah berakhir saat partai politik masih bisa melobi untuk amandemen konstitusi walau keinginan melakukannya kini lebih kecil.
Janji menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ketika menanggapi demonstrasi mahasiswa di depan gedung parlemen di Jakarta, Senin (11/4/2022).
“Untuk masalah penundaan pemilu, atau perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden tiga periode, DPR RI dan MPR RI telah sepakat bahwa proses-proses yang tidak konstitusional tidak akan diwujudkan atau tidak akan dijalankan,” kata politikus Partai Gerindra itu di hadapan para mahasiswa yang berdemo seperti dikutip dari BBC.
Sufmi menjamin bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwalnya, yaitu 14 Februari dan 27 November untuk Pilkada serentak.
Fraksi-fraksi di MPR juga dilaporkan telah sepakat untuk tidak melakukan amendemen terbatas UUD 1945, menyusul wacana tentang penambahan masa jabatan presiden.
Bagaimanapun, pengamat politik mengatakan masyarakat harus tetap waspada dan terus mengawal sampai pemilu benar-benar terlaksana.
Masyarakat Tetap Waspada
Pengamat politik dari Perludem, Titi Anggraini mengatakan turunnya mahasiswa ke jalan merupakan pesan besar bahwa amanat reformasi harus dijaga. “Itu merupakan simbolisasi gerakan bersama mengawal amanat reformasi dan komitmen kita berdemokrasi dalam sebuah republik,” ujarnya.
Namun Titi memperingatkan wacana penundaan pemilu tidak bisa dikatakan sudah berakhir sampai pesta demokrasi itu benar-benar terlaksana. Meski hari pemilu sudah diputuskan, katanya, namun peraturan KPU yang mengatur tahapan program dan jadwal belum disahkan.
“Jadi kesungguhan pemerintah dan DPR masih diuji oleh satu, penetapan anggaran untuk kebutuhan Pemilu 2024 dan dua, disahkannya peraturan KPU yang mengatur tentang berbagai program dan jadwal serta aktivitas teknis Pemilu 2024. Nah ketika hal itu sudah terpenuhi, saya kira kita bisa mulai cukup optimistis,” kata Titi.
Ia meminta masyarakat tetap waspada, kritis, dan mengawal kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes juga berpendapat belum ada jaminan bahwa isu perpanjangan jabatan presiden sudah berakhir.
Itu karena, menurutnya, kekuatan untuk melakukan amandemen konstitusi ada pada partai politik. “Kalau ada lobi-lobi ke partai untuk amandemen, dan partainya setuju, itu kan situasi bisa berubah,” ujarnya.
Namun, ia menambahkan, partai-partai seharusnya sudah memperhitungkan risiko politik yang bisa jauh lebih besar bila mereka memaksakan amandemen. “Dengan melihat proses publik yang tinggi soal isu ini, partai pasti sudah berhitung, dan keinginannya untuk mendorong itu pasti lebih kecil sekarang,” kata Arya.
Jawab Tuntutan Mahasiswa
Pada hari Senin (11/4/2022), ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta.
Para mahasiswa, yang awalnya hendak berunjuk rasa di Istana Negara, menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Mereka juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain, di antaranya mengenai stabilitas harga bahan pokok, minyak goreng, dan BBM.
Selain di Jakarta, mahasiswa juga menggelar demo secara serentak di Bandung, Semarang, Kendari, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya dengan tuntutan yang sama.
Di Senayan, tiga wakil ketua DPR turun ke jalan dan menemui mahasiswa. Mereka adalah Rachmat Gobel dari Partai NasDem, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, dan Lodewijk Paulus dari Golkar.
Berbicara di hadapan mahasiswa, Sufmi menjamin bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwalnya, yaitu 14 Februari dan 27 November untuk Pilkada serentak. Ia juga berjanji akan menyampaikan tuntutan lainnya kepada pemerintah.
“Kami berkomitmen untuk menyampaikan kepada pemerintah delapan tuntutan aksi mahasiswa dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Sufmi.
Pada hari Selasa (12/4/2022), Presiden Jokowi dijadwalkan melantik anggota KPU dan Bawaslu terpilih.
Setelah dilantik, para anggota KPU akan membahas anggaran pemilu dengan Komisi II DPR.
Wacana penundaan pemilu awalnya digulirkan oleh sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi dan politikus dari partai pendukung pemerintah.
Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR dari PKB Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang bahkan membuat klaim tentang big data 110 juta akun medsos.
Presiden Jokowi sendiri sudah berkali-kali menolak isu tentang perpanjangan masa jabatan.
Terakhir, ia menegaskan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor pada Ahad (10/4/2022) bahwa pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan sesuai jadwal.
Namun mahasiswa serta sebagian masyarakat menganggap ucapan Presiden Jokowi tidak bisa dipegang.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kaharuddin, salah satu pemimpin demo tersebut, mengatakan mahasiswa akan memantau realisasi dari tuntutan-tuntutan mereka. Jika tidak terealisasi, ia mengatakan, akan ada gelombang demonstrasi yang lebih besar.
“Mungkin akan terjadi reformasi jilid dua, jikalau aspirasi ini tidak terealisasi,” ujarnya di atas panggung orasi.
Demonstrasi di depan Gedung Senayan berujung rusuh. Polisi dilaporkan menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando, yang mengaku datang untuk memantau demo, dipukuli massa sampai babak belur.
Kerusuhan juga terjadi dalam demonstrasi di daerah-daerah lain. Seorang anggota Polda Kendari, Ipda Imam Agus Husain, tewas saat melakukan pengamanan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menduga demonstrasi mahasiswa disusupi kelompok anarko, yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
“Saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro Jaya, kelompok-kelompok anarko masuk ke situ dari identitas bajunya. Kemudian kekhasan dia. Ini yang masih didalami rekan-rekan Polda Metro Jaya dan juga beberapa wilayah,” kata Dedi, Senin (11/4/2022) malam.
Sikap DPR dan MPR
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan posisi DPR sudah jelas dari awal mengenai Pemilu 2024. Komisi yang menangani pemilu itu disebut sudah sepakat dengan pemerintah bahwa pemilu dilaksanakan sesuai jadwal.
Politikus Golkar itu juga mengatakan bahwa partainya sebagai salah satu partai dalam koalisi pemerintah, akan sejalan dengan sikap pemerintah.
“Jadi pemerintah kan kemarin menegaskan bahwa pemilu akan tetap sesuai dengan keputusan pemerintah dengan DPR yang sudah diambil sebelumnya di Komisi II. Nah Golkar sebagai partai pemerintah, posisinya sama dengan itu,” kata Ahmad di kompleks DPR.
Pada hari Ahad malam, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengatakan seluruh fraksi di MPR serta DPD sepakat untuk menghentikan pembahasan amandemen UUD 1945.
Awalnya, PDIP menggulirkan wacana amandemen UUD untuk menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun belakangan upaya amandemen itu dikhawatirkan akan merembet ke amendemen pasal-pasal masa jabatan presiden hingga penambahan pasal penundaan pemilu.
Sebagai alternatif, PPHN akan diwadahi dalam bentuk undang-undang (UU). “Karena kalau pakai amendemen ini kayak membuka kotak pandora dan itu saat ini belum tepat dilakukan,” kata Djarot seperti dikutip dari Kompas.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan Badan Pengkajian MPR belum secara resmi melaporkan kesepakatan tersebut kepada pimpinan MPR. Bagaimana pun, ia yakin bahwa seluruh fraksi di MPR dan kelompok DPD akan sepakat bahwa rencana amandemen tidak perlu dilanjutkan pada periode ini.
Mengenai penundaan pemilu, Arsul menganggap wacana tersebut sudah selesai dengan adanya pernyataan terakhir dari Presiden Jokowi. Menurut Arsul, belum pernah ada pembahasan di MPR, baik formal maupun informal, mengenai amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
“Saya kira apa yang menjadi tuntutan mahasiswa terkait dengan penolakan penundaan pemilu itu sudah terjawab, bahwa pemilu memang tidak akan ditunda. Apalagi, mayoritas kekuatan politik yang ada di DPR maupun di MPR memang tidak menyetujui adanya penundaan pemilu,” kata Arsul. [wip]