(IslamToday ID) – Petani sawit mengklaim mengalami kerugian hingga Rp 11,7 triliun akibat dari larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang diberlakukan Presiden Jokowi sejak 28 April 2022 lalu.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, akibat dari larangan ekspor itu, 25 persen dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia telah stop pembelian tandan buah segar (TBS) sawit petani. Hal ini terjadi setelah harga TBS petani anjlok 40-70 persen dari harga penetapan dinas perkebunan (disbun).
Kondisi ini, diklaim Gulat, terjadi secara merata di seluruh Indonesia, sejak larangan ekspor dikeluarkan pada April lalu.
“Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi Rp 11,7 triliun sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui bea keluar, terkhusus pungutan ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp 3,5 triliun per bulannya,” ungkap Gulat seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (16/5/2022).
Menurutnya, semua permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan minyak goreng sawit (MGS) domestik, ditambah harganya yang tergolong mahal meski telah disubsidi. Akibatnya, Presiden Jokowi mengambil langkah kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku MGS.
Anggota Dewan Penasehat DPP Apkasindo Rusli Ahmad sangat prihatin dengan kondisi ini. Menurutnya, kelangkaan minyak goreng sawit ini sebenarnya merupakan masalah sepele. Masalah, menurutnya, hanya terletak pada urusan distribusi.
“Hanya kementerian terkait sibuk mengkhayal melukis langit, jadi wajar saja petani sawit mengadu ke presiden,” ujar Rusli.
Sementara itu, Apkasindo akan mengerahkan petani di 22 provinsi se-Indonesia untuk melakukan aksi unjuk rasa dalam menyikapi dampak larangan ekspor CPO. Aksi massa tersebut akan digelar pada Selasa (17/5/2022) pada pukul 09.00-12.00 WIB. Aksi akan dilakukan secara serentak di sejumlah provinsi.
Dalam aksi itu, Apkasindo akan menyampaikan lima pesan kepada pemerintah. Berikut poin-poinnya:
1. Menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
2. Meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
3. Meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana (MGS Gotong-Royong) dan untuk menjaga jangan sampai gagal, Apkasindo meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit, terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
4. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mempertegas PKS dan pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik. Ini dimaksudkan agar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kelangkaan MGS tidak bersifat musiman.
5. Meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan No 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS). Pasalnya, harga TBS yang diatur dalam Permentan tersebut hanya ditujukan untuk petani yang bermitra dengan perusahaan. Sementara, petani yang bermitra hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat sekitar 6,72 juta hektare. [wip]