(IslamToday ID) – Mantan Sekretaris BUMN Said Didu turut bersuara perihal meruginya dua perusahaan BUMN hingga triliunan rupiah. Dua perusahaan tersebut adalah PT Pertamina (Persero) dengan kerugian Rp 191 triliun dan PT PLN (Persero) yang merugi Rp 71 triliun.
Menurut Said Didu, meruginya Pertamina dan PLN ini tidak bisa menyalahkan BUMN itu sendiri. Pasalnya, ia menilai ada peran pemerintah yang salah dalam menentukan strategi. Ia lantas menyoroti tumpukan utang Pertamina.
“Ada yang menarik, kenapa Pertamina menumpuk angka (utang) sebesar itu, Rp 191 triliun? Bukan salahnya di Kementerian BUMN saja,” katanya seperti dikutip dari Pikiran Rakyat, Kamis (26/5/2022).
“Tapi ada keputusan Menteri ESDM tahun 2021 menyatakan bahwa seluruh harga BBM itu diatur harus persetujuan Menteri ESDM,” tambahnya.
Dulu yang diperjualkan oleh Menteri ESDM adalah yang bersubsidi, namun sekarang seluruh BBM termasuk Pertamax dan Pertalite harus persetujuan Menteri ESDM. Namun rupanya Menteri ESDM tidak pernah melakukan persetujuan kenaikan harga BBM.
Malahan ketika harga BBM turun, harusnya harga Pertamax sekitar Rp 6.000. Kenyataannya harga Pertamax tetap di sekitar Rp 9.000-an.
“Tidak salah rakyat (bilang) ‘Kenapa pada saat (harga minyak) naik, Anda minta naik. Tapi ketika (harga minyak) turun, Anda tidak turun,” katanya dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club.
Sehingga Said Didu mengatakan tidak bisa menyalahkan Pertamina untuk sekarang, karena sepenuhnya harga BBM dikuasai pemerintah melalui Menteri ESDM. [wip]