(IslamToday ID) – Politikus senior yang juga mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier adalah salah satu dari sekian tokoh yang menolak proyek pemindahan ibukota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Ia menilai proyek itu tidak akan pernah terwujud dan hanya tinggal cerita.
“Saya yakin para pejabat atau pegawai negeri tidak setuju IKN dipindah, itu kan didominasi oleh kemauan pribadi Pak Presiden. Meski sudah jadi keputusan, tapi saya yakin itu hanya tinggal cerita, tidak akan terwujud. Apalagi kalau memakan waktu sampai 25 tahun, dari bentuk hutan menjadi kota,” kata Fuad dalam perbincangan di acara Bravos Radio, Senin (6/6/2022).
Ia mengatakan proyek IKN bakal tenggelam seiring dengan habisnya masa jabatan Jokowi. Sebab untuk pendanaan saja, pemerintah kesulitan menjadi investor.
“Itu lupakan saja itu (IKN), nanti pasti tenggelam bersama Pak Jokowi, ketika lengser pasti sudah selesai,” kata Fuad.
Ia juga heran dengan alasan pindah ibukota yang selalu didengung-dengungkan pemerintah. Alasan yang memang selalu menjadi perdebatan, seperti misalnya Jakarta mau tenggelam sehingga harus pindah.
“Alasannya (pindah IKN) tentu banyak ya, pasti pro kontra, tapi argumentasi yang paling ditonjolkan itu adalah Jakarta itu mau tenggelam, karena itu perlu pindah ibukota. Alasan lainnya itu buntut saja. Nah kalau Jakarta itu mau tenggelam, itu kan kerugiannya luar biasa,” ujar Fuad.
“Jadi normal saja gak usah neko-neko pindah IKN. Mau cari sejarah, wah ibukota zamannya ini, gak ada itu. Lagian kan cari duit itu susah, sudah jungkir balik itu, katanya dapat dana dari sana dari sini, gak ada itu,” tambahnya.
Fuad pun menyarankan agar jangan gelisah soal IKN yang menurutnya tidak masuk akal. Menurutnya, belum pindah saja di lokasi tujuan IKN sudah banyak masalah.
“Nanti memang kedutaan-kedutaan gampang pindah ke sana, gak mau mereka itu. Jadi sudahlah khayalan itu menurut saya, sudahlah nanti tutup buku saja itu,” ujarnya.
Fuad juga menyoroti soal sejumlah nama yang digadang-gadang bakal meneruskan program Jokowi sehingga layak untuk diajukan dalam Pilpres 2024. “Soal Pilpres dan penerus Jokowi, kalau meneruskan kebijakan Jokowi sama saja meneruskan kekacauan,” pungkasnya. [wip]