(IslamToday ID) – Politikus senior PDIP Masinton Pasaribu merespons keras acara deklarasi perangkat desa mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (Capres) di Jepara beberapa hari lalu. Ia menyebut aksi deklarasi tersebut adalah bentuk mobilisasi oleh oknum tertentu dan tidak lahir dari inisiatif rakyat.
“Jadi ini semua kalau saya lihat ada mobilisasi. Karena yang datang tidak hanya dari Jepara, dan itu butuh dana yang besar. Itu tidak ujuk-ujuk datang dari langit, sebab butuh biaya dan segala macam,” kata Masinton di YouTube CNN Indonesia, Selasa (7/6/2022).
Ia juga meminta agar panitia acara itu jujur terkait dengan siapa yang mendanai acara tersebut. Ia melihat ada upaya-upaya pra kondisi yang memang sudah didesain untuk menggiring pencalonan seseorang.
“Jadi gak usah berbohong-bohong lagi, jangan kamuflase, kami butuh kejujuran (siapa yang mendanai). Ini memang ada upaya-upaya pra kondisi untuk menggiring pada salah satu orang yang memang sudah kebelet (ingin nyapres). Menurut saya ini adalah agenda yang sudah kebelet,” ujar Masinton.
Ia menilai kegiatan deklarasi di Jepara tersebut bukanlah kegiatan yang murah, apalagi dengan melibatkan peserta yang begitu banyak.
“Mobilisasi seperti itu bukan kegiatan yang murah, seperti penyediaan panggung dan segala macam. Paling nanti kalau ditanya dananya dari mana, paling jawabnya jual kaus, kamuflase. Kalau mau jujur kegiatan seperti itu biayanya di atas Rp 2 miliar,” ungkap Masinton.
Ia juga menilai kegiatan deklarasi yang dilakukan perangkat desa di Jepara telah melanggar UU Desa. Yang mana perangkat desa dilarang atau tidak boleh berpolitik praktis. “Dukung mendukung itu bagian dari proses politik praktis, berkegiatan dalam proses politik itu tidak boleh,” ujarnya.
“Mengajak orang mendeklarasikan si A, B, C menjadi calon presiden itu kan terlibat politik praktis namanya. Di situlah masalahnya. Apalagi pola-pola seperti ini dilakukan secara sistematis,” tambahnya.
Terakhir, Masinton menyebut aksi mobilisasi-mobilisasi tersebut mirip dengan zaman Orde Baru menjelang kejatuhannya. Dulu mobilisasi dilakukan oleh Golkar dengan nama ABG (ABRI Birokrat Golkar).
“Nah kekuasaan hari ini memobilisasi dukungan itu. Ini mobilisasi bukan yang datang berdasarkan inisiatif dari bawah, bulshit itu. Hal seperti ini pelaku politik ngerti lah,” pungkasnya. [wip]