(IslamToday ID) – Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan China meminta agar pembengkakan biaya dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditanggung oleh pemerintah Indonesia melalui APBN.
Menurut Wahyu, pembengkakan biaya konstruksi atau cost over run untuk pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus dibahas oleh pemerintah. Pasalnya, mitra pembangunan kereta cepat ini, China Development Bank (CDB) meminta agar pembengkakan biaya ditanggung oleh pemerintah.
“Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost over run. Tentang cost of run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan cost over run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia,” terangnya dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (28/7/2022).
Kendati demikian, kata Wahyu, permintaan China agar pembengkakan biaya ditanggung pemerintah masih diperhitungkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost over run,” jelas Wahyu.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian Kemaritiman dan Investasi terus melakukan monitoring secara ketat pengerjaan proyek kereta cepat. Sebagian besar konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut pun sudah selesai dikerjakan.
Dan tinggal mengerjakan depo atau tempat untuk menyimpan dan tempat untuk melakukan perawatan rutin kereta api, serta merupakan tempat untuk melakukan perbaikan ringan.
“Jadi, memang kereta cepat pernah kami tinjau dan lihat, konstruksinya sebagian besar selesai. Mungkin sekarang yang sedang dikerjakan adalah di deponya. Stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan,” ujarnya.
Pemerintah optimistis proyek KCJB ini bisa dioperasikan pada 2023. “Tapi kami yakin, komitmen dari pemerintah Indonesia, bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023 (bisa dioperasikan),” kata Wahyu.
Janji Presiden Jokowi untuk tidak menggunakan dana APBN di proyek ini pun kemudian direvisi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengucurkan duit APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo juga blak-blakan mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia mengungkapkan, PMN harus segera cair supaya proyek ini bisa terselesaikan.
Ia juga menjelaskan hal ini disebabkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China juga semakin menipis. “Ini yang kemarin ditayangkan saat RDP di Komisi VI disampaikan menteri BUMN dan kemarin dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support, dan apabila ini tidak cair di 2022 ini maka penyelesaian proyek ini akan terhambat juga,” ungkap Didiek dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022). [wip]