(IslamToday ID) – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto mempertanyakan tentang tujuan sebenarnya dibentuk Satgassus Merah Putih oleh Polri.
Seperti diketahui, Satgassus Merah Putih yang dipimpin oleh eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo tersebut telah dibubarkan. Pembubaran tersebut seiring dengan terungkapnya kasus pembunuhan Brigadir J yang belakangan diketahui didalangi oleh Ferdy Sambo.
Dalam siaran langsung pada YouTube Perspektif PKAD, tertanggal 12 Agustus 2022 lalu, Soleman merasakan kejanggalan dengan dibubarkannya Satgassus Merah Putih ini.
Menurutnya, jika memang Satgassus Merah Putih ini diperlukan, harusnya cukup pemimpinnya saja atau Ferdy Sambo yang diganti, bukan dibubarkan.
“Apa ini Satgassus? Kalau memang Satgassus dibutuhkan, ya Sambo aja yang diganti. Kenapa Satgassus dibubarkan?” ucapnya dikutip Senin (15/8/2022).
Soleman menilai dengan adanya pembubaran ini, maka akan muncul di benak masyarakat bahwa Satgassus Merah Putih memang merupakan pasukan Ferdy Sambo, sehingga harus dilucuti.
Mantan Aspam KSAL ini mempertanyakan mengapa Polri sampai harus membentuk Satgassus Merah Putih. Sebab jika dalam dunia militer (TNI), Satgassus dibentuk ketika ada ancaman yang datang ke suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Sehingga jika telah dibubarkan, berarti ancaman yang semula diduga ada tersebut telah hilang.
“Satgassus dulu dibentuk untuk apa? Kalau di militer, ancaman apa yang ada sehingga membutuhkan Satgassus. Setelah dibentuk, apa capaiannya selama ini? Itu perlu dipertanyakan,” ungkap Soleman.
“Lalu selama dibentuk, anggarannya diperoleh dari mana, secara riilnya berapa, apa yang sudah didapatkan. Kalau dia dibubarkan artinya ancaman yang ada ketika (Satgassus) dibentuk itu sudah hilang,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dibentuknya Satgassus Merah Putih ini tidak jelas, apakah untuk tujuan pro justisia (demi keadilan) atau di luar itu.
“Setahu saya kalau Satgassus itu adanya di militer. Karena militer semuanya pakai Satgas. Kalau di kepolisian, semua harusnya pro justisia. Polisi kok ada Satgas. Lalu Satgas itu statusnya apa? Operasi militer atau operasi penegakan hukum?” tuturnya.
Kalau pro justisia itu adanya di Bareskrim, jika ada ancaman maka yang diperlukan adalah operasi penegakan hukum. Namun jika ternyata untuk operasi militer bersenjata, harusnya berada di bawah komando Panglima TNI.
Adanya kejanggalan-kejanggalan ini membuat Soleman menilai bahwa memang sudah saatnya ada reformasi dalam tubuh Polri.
“Ini adalah tanda-tanda atau fakta-fakta bahwa memang polisi ini sudah harus direformasi kembali. Direstrukturisasi. Tidak seperti begini. Ini kan kita disuguhi dagelan-dagelan terus,” pungkasnya. [wip]