(IslamToday ID) – Pengamat politik Rocky Gerung mengkhawatirkan adanya agenda politik yang masuk dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J yang kini ditangani polisi. Sebab, belum diketahui secara pasti kapan pengusutan kasus yang menyeret Irjen Ferdy Sambo itu akan berakhir.
“Mau sampai mana ujung dari kasus besar pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang dilakukan Ferdy Sambo. Apakah kasus Brigadir J ini ingin melihat Polri yang jadi berantakan atau bagaimana ke depannya? Bukan tidak mungkin di belakang keberantakan itu, lalu adanya agenda politik yang masuk,” kata Rocky melalui kanal YouTubenya, Rabu (24/8/2022).
Agenda politik yang dimaksud Rocky adalah Pemilu 2024 mendatang yang bisa saja ditunda dengan alasan institusi Polri sedang mengalami kekacauan.
Rocky meminta kekacauan yang sudah sangat berantakan ini harus ada batas jelasnya, jangan sampai melebar ke ranah lain yang tidak perlu sampai dilakukan.
“Jadi sekali lagi, bagian-bagian yang retak ini justru musti dilem dulu, baru nanti kita bongkar ke masalah yang lain,” ujar Rocky.
“Nah, hal-hal yang sekarang beredar, semua dibikin retak, itu kan persoalannya. Nanti ada versi yang membela Sambo, ada versi yang membela Bareskrim, jadi pertarungan itu yang nggak akan habis, sementara kita masuk di tahun pemilu,” tambahnya.
Rocky mengaku senang apabila ada kekacauan yang terjadi, tetapi ia tidak senang juga apabila kekacauan itu sampai merusak dan menyulitkan masyarakat.
“Saya senang aja ada kekacauan, tapi kekacauan itu jangan berakibat pada SARA dan kesulitan rakyat, itu yang saya enggak senang,” papar Rocky.
“Jadi tetap diminta sebetulnya, pada akhirnya Presiden Jokowi harus memutuskan secara cepat, apa yang mesti dilakukan oleh kepolisian supaya sekaligus diuji pengetahuan presiden dan kemampuan dia untuk paham bahwa kepolisian itu ada di dalam situasi yang sangat rapuh. Jangan presiden seolah-olah lempar isu aja lalu nunggu di ujung, nanti oke padahal sudah disiapkan pengganti Sigit (Kapolri),” lanjutnya.
Sementara itu, terkait dengan skema ‘Konsorsium 303’ yang beredar, Rocky mempertanyakan apakah Sambo sekuat itu untuk dapat mengatur semua aparat sampai ke bawah.
“Jika Sambo sekuat itu, Sambo menggunakan mekanisme seperti apa? Apakah mekanisme pelaporan atau sekedar mekanisme uang? Apakah komando itu berimpit dengan ketebalan amplop,” tambah Rocky.
Ia mengatakan hal ini dapat dilihat dari sisi positifnya di mana dengan beredarnya skema Konsorsium 303 di mana masyarakat ingin pihak kepolisian melakukan proses mitigasi di tubuh Polri.
Untuk itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus segera mengklarifikasi apa itu skema Konsorsium 303, hal ini sangat berbahaya karena banyak nama yang terdapat di dalamnya.
“Dengan memberikan penjelasan maka kita bisa memisahkan antara kriminalnya Sambo serta adanya Sambo dalam skema Konsorsium 303,” pungkas Rocky. [wip]