(IslamToday ID) – Harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) direncanakan Rp 250.000 selama tiga tahun pertama. Tarif Rp 250.000 itu untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp 350.000, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp 250.000 selama tiga tahun,” kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11/2022).
“Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp 250.000 selama tiga tahun,” imbuhnya dikutip dari CNN Indonesia.
Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.
“Tapi intinya jangan kaku dengan Rp 250.000 untuk jarak terjauh atau terdekat Rp 150.000. Bisa lakukan diferensiasi tarif, seperti pesawat atau KAI,” jelasnya.
Dwiyana juga menyinggung soal modal pembangunan proyek KCJB yang baru kembali dalam kurun waktu 38 tahun. Apalagi anggaran pembangunan proyek itu mengalami pembengkakan.
Awalnya, biaya pembangunan KCJB ditetapkan sebesar 6,05 miliar dolar AS. Namun, berdasarkan review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), per 15 September 2022 ada pembengkakan anggaran sebesar 1,449 miliar dolar AS, sehingga totalnya menjadi 7,5 miliar dolar AS.
“Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal),” kata Dwiyana.
Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.
Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal. “Itu yang nanti kita pendalaman lagi dengan Komisi VI. Kita akan sampaikan dulu itu di pendalaman,” jelasnya.
Adapun pemerintah menargetkan KCJB bisa beroperasi pada Juni 2023. Namun, dengan syarat harus ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun untuk menambah pembengkakan biaya proyek.
Sampai saat ini, PMN tersebut masih dalam pembahasan dengan Komisi VI DPR. Para dewan belum memberikan persetujuan untuk menambah suntikan dana kepada KCIC dan akan melakukan rapat pendalaman lagi.
“Seluruh informasi yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan persetujuan alokasi PMN 2022 kepada PT KAI (Persero) pada rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN,” kata Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima. [wip]