(IslamToday ID) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan sejumlah mitra organisasi internasional dalam jamuan makan siang di Senayan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, ia menyinggung soal penerapan jalur sepeda di ibukota.
Heru mengatakan, penerapan jalur sepeda memang dibutuhkan di Eropa. Penggunaannya marak dilakukan dan menjadi kebiasaan di sana.
“Saya agak singgung dikit, seperti jalur sepeda. Mungkin bapak-bapak di negara Eropa itu (jalur sepeda) sangat baik dan dibutuhkan. Saya 5-6 tahun tinggal di Eropa juga,” katanya dikutip dari Law-Justice, Sabtu (19/11/2022).
Kendati demikian, Heru menyebut kebiasaan bersepeda di Eropa itu tak bisa sepenuhnya diterapkan di Jakarta. Ada faktor perbedaan cuaca hingga jarak tempuh yang membuat masyarakat enggan bersepeda dalam keseharian.
“Semua kebutuhan, kehidupan, di sana tidak bisa diimplementasikan di sini, cuaca panas, jaraknya jauh. Banyak misal dari Bekasi, Bogor, tidak bisa juga naik sepeda, berbasis transportasi umum,” jelas Heru.
Dalam kesempatan ini, ia meminta pihak yang hadir untuk memberikan masukan soal pengelolaan Jakarta.
Acara itu dihadiri oleh perwakilan dari UNESCO, Representative to Indonesia for WHO, Indonesia Resident Representative for UNDP, World Bank Country Director for Indonesia, Country Manager for IFC, Southeast Asia Director for ITDP, hingga Country Director for World Resources Institute (WRI) Indonesia. Sementara, Heru didampingi Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.
Salah satu yang ia soroti adalah tentang nasib Jakarta setelah tak lagi jadi ibukota. Ia menyebut perlu ada persiapan matang ketika Jakarta sudah bukan pusat pemerintahan. “Misalnya ibukota pindah ke IKN, ini tantangan besar bagi Jakarta, bagi saya, selain tadi iklim, transportasi dan lain-lain,” tutur Heru.
Menurutnya, Jakarta memiliki keunggulan sendiri meski tak lagi menjadi ibukota, seperti pusat perekonomian dan bisnis. Ia tak ingin nantinya Jakarta malah mati ketika tak berstatus ibukota.
“Kenapa? Jakarta harus hidup, Jakarta harus hidup dengan pendapatan dan lain-lain. Di sisi lain, Indonesia harus membangun konsentrasi di IKN,” ucapnya.
Persiapan ini, disebutnya perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak ada kesalahan di masa mendatang. Apalagi waktunya cuma dua tahun sampai ibukota benar-benar pindah pada 2024.
“Nah itu kan perlu masukan-masukan bapak-bapak. Jika presiden sudah mulai bertugas di sana, Jakarta juga harus bisa berjuang tanpa embel-embel sebagai ibukota. Ini perlu masukan, ide-ide,” pungkasnya. [wip]