(IslamToday ID) – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik keras pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang.
Benny mengatakan apabila penyelenggaraan Pemilu 2024 benar-benar ditunda, presiden hingga DPR sudah tidak punya legitimasi lagi.
“Jika Pemilu ditunda, DPR, DPD dan presiden/wapres tidak punya legitimasi lagi. TNI/Polri jangan mau diperalat untuk mengamankan presiden yang tidak punya legitimasi rakyat,” kata Benny melalui akun Twitter @BennyHarmanID dikutip Jumat (9/12/2022).
Benny, yang kini juga duduk di Komisi III DPR, menyebut tidak ada dasar hukum dan alasan apapun untuk menunda pemilu. “Tidak ada dasar dan alasan menunda pemilu selain untuk tetap berkuasa. Kudeta konstitusi sangat danger (bahaya),” katanya.
Benny meminta hasil survei terkait kepuasan masyarakat tidak dijadikan alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.
“Kita bangga dengan tingkat kepuasan kinerja Jokowi-Ma’ruf. Namun, itu bukan alasan untuk perpanjang masa jabatan dan memobilisasi dukungan rakyat tiga periode dengan menabrak konstitusi. Jangan pernah ajari rakyat melanggar konstitusi,” tegas Benny.
Sebelumnya, Bamsoet merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Bamsoet lantas mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari dua periode.
Adapun survei Poltracking dilakukan pada periode 21-27 November 2022 dengan 1.220 responden. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan margin of error +/- 2.9 persen.
“Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau (Presiden Jokowi) tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?” kata Bamsoet dalam diskusi ‘Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf’, Kamis (8/12/2022).
Ia menilai bahwa penilaian publik tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Terlebih, ia melihat beberapa pencapaian pemerintah yang diapresiasi bahkan oleh negara lain, seperti gelaran G20 yang menurutnya terselenggara dengan apik.
Bamsoet lalu menyampaikan penilaian pribadinya. Ia mengklaim kepemimpinan Jokowi memuaskan. Hal itu, katanya, dapat dilihat dari keberhasilan Jokowi dalam melewati masa-masa krisis seperti pandemi virus corona (Covid-19).
Politikus Golkar itu mengatakan banyak negara yang kewalahan mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Namun, ekonomi di Indonesia saat ini masih mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen. “Artinya Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan pemimpin yang lain,” ucapnya.
“Pertanyaan saya apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama kepemimpinan Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja kali ini?” imbuhnya dikutip dari CNN Indonesia.
Bamsoet sebelumnya juga sempat menyampaikan wacana amendemen UUD 1945 dan mendapatkan respons positif dari Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 lalu. Namun, wacana itu mendapatkan sorotan publik karena diduga akan mengubah masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode. [wip]