(IslamToday ID) – Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak melihat kritik pedas dari Bupati Meranti Muhammad Adil terkait pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak sebagai pembangkangan.
“Kata-kata pedas yang dikeluarkan Bupati Meranti kepada pihak Kemenkeu jangan dilihat sebagai sebuah pembangkangan. Tapi jadikan sebagai dasar untuk mengoreksi sistem kerja Kemenkeu,” kata Anwar, Selasa (13/12/2022).
Ia menilai Adil hanya ingin mengetahui mekanisme pembagian DBH yang diterima oleh Kabupaten Meranti. Ia memahami ketentuan pemberian DBH sudah ada, berdasarkan asumsi harga minyak.
“Yang ingin diketahui oleh sang bupati, asumsi harga minyak yang mana yang dipergunakan untuk menentukan besaran dana bagi hasil bagi Kabupaten Meranti. Apakah 60 dolar AS atau 80 dolar AS atau 100 dolar AS seperti yang disampaikan presiden?” ujarnya.
Wakil Ketua Umum MUI ini meminta pemerintah pusat dan daerah menjalin komunikasi yang transparan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Menurutnya, transparansi menjadi sebuah hal yang penting guna menciptakan kedamaian dan agar rakyat dapat hidup sejahtera.
“Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang mengganggu diri sang bupati, dan hal ini tentu sangat penting dia sampaikan karena salah satu tugasnya yaitu menyejahterakan rakyat. Sementara jumlah orang miskin di daerahnya termasuk terbanyak dan tertinggi se-Provinsi Riau,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Pernyataan pedas itu ia sampaikan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022).
Adil awalnya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait dana bagi hasil (DBH) yang mestinya diterima daerahnya. Ia menilai Kabupaten Meranti seharusnya layak mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel.
Namun, pada tahun ini DBH yang diterima hanya Rp 114 miliar dengan hitungan 60 dolar AS per barel. Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada 2023.
Karena masalah itu, ia mengancam akan angkat senjata dan bergabung menjadi bagian dari Malaysia. Ia merasa pemerintah Indonesia tak mau adil dalam mengurusi wilayah dan rakyatnya. [wip]