(IslamToday ID) – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat merespons pernyataan Presiden Jokowi yang akan melakukan reshuffle kabinet. Secara blak-blakan ia menyebut dua menteri asal Partai Nasdem mesti dievaluasi kinerjannya, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi. Ia berpendapat, perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi.
“Mentan dievaluasi, Menhut (LHK) dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, dikutip dari Kompas, Sabtu (24/12/2022).
Sebab, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras. Menurutnya, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba, karena itu bakal menyakiti para petani.
Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut menegaskan, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik (BPS) semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.
“Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi,” ujar Djarot.
Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. “Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai,” kata Djarot.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie menyatakan partainya siap menghadapi segala keputusan Jokowi mengenai reshuffle kabinet. “Bagi Nasdem siap menghadapi segala situasi,” kata Effendi.
Ia menyebutkan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan hanya presiden yang mengetahui urgensinya. “Perlu atau tidak (reshuffle) tergantung perasaan presiden,” katanya.
Selain Syahrul dan Siti Nurbaya, ada satu lagi kader Nasdem yang duduk di kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Setiap isu reshuffle muncul, publik selalu berasumsi bahwa menteri-menteri dari Nasdem akan menjadi “korbannya”.
Hal ini tidak lepas dari kabar mengenai renggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga pernah melempar sinyal bahwa ada “biru” yang akan lepas dari pemerintahan Jokowi karena sudah menentukan calon presiden. “Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri,” kata Hasto pada 9 Oktober 2022 lalu. [wip]