(IslamToday ID) – Kembalinya mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy ke partai berlambang Kabah tersebut mendapat tanggapan dari eks Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. Ia menilai come back-nya Romy ke dunia politik merupakan gambaran panggung sandiwara.
Sebagaimana diketahui, Romy sebelumnya divonis bersalah karena terbukti menerima uang terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur. Ia kemudian dihukum penjara selama dua tahun. Kasus tersebut bergulir saat Laode masih menjabat Wakil Ketua KPK.
Adapun Romy saat ini islah dengan partainya. Ia duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP. “Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah,” kata Laode dikutip dari Kompas, Senin (2/1/2023).
Terpisah, mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha menyebut PPP hanya mengikuti arus. Ia menilai partai berlambang Kabah itu enggan berbuat lebih jauh dalam pemberantasan korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen “abnormal” terhadap situasi pemberantasan korupsi saat ini.
Ketua wadah mantan pegawai KPK yang dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), IM 57+ Institute itu menilai, kembalinya Romy ke politik seharusnya menjadi sarana evaluasi total terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
“Tanpa pimpinan KPK berintegritas maka sulit adanya teladan bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Indonesia saat ini darurat teladan antikorupsi,” ujar Praswad.
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengkonfirmasi kembalinya Romy ke panggung politik. Ia menjelaskan alasan partainya kembali menerima Romy yang menyandang mantan narapidana korupsi. Menurutnya, Romy sudah dinyatakan bebas.
Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Romy hanya divonis satu tahun. Kemudian, PPP juga mempertimbangkan selama ini pengadilan tidak pernah mencabut hak politik Romy. Dalam persidangan, jaksa menuntut Romy empat tahun penjara.
Sementara itu, pencabutan hak politik baru bisa diberlakukan kepada terdakwa ketika ia dihukum lebih dari lima tahun pidana badan. Hal ini disebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi sah-sah saja beliau kemudian kembali ke politik,” kata Baidowi.
“Putusan yang di bawah lima tahun itu boleh mencalonkan sebagai calon anggota DPR, apalagi menjadi pengurus partai itu sangat boleh,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Romahurmuziy mendapatkan posisi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Periode 2020-2025. Hal ini diketahui dalam unggahan Romy di akun Instagram-nya @romahurmuziy beberapa waktu lalu.
Unggahan foto itu menunjukkan surat perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan DPP PPP. Surat itu ditandatangani oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan Sekjen PPP Arwani Thomafi pada 27 Desember 2022. [wip]