(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Institute of Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menilai PDIP “melempem” lantaran tak mengusik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Ia menyebut PDIP tampak hanya memberi tekanan politik kepada dua menteri dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Kedua menteri tersebut dianggap memiliki loyalitas tinggi terhadap keputusan politik Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024.
“Sementara itu, PDIP seolah melempem dan tidak mengusik Menkominfo Johnny G Plate, meskipun ada dugaan korupsi triliunan rupiah terkait BTS (base transceiver station) di kementeriannya,” kata Umam dikutip dari Kompas, Kamis (5/1/2023).
Ia menduga alasan PDIP tak menebar tekanan politik karena Plate dipetakan lebih berpeluang mendukung Capres yang akan didorong PDIP. Mengingat, basis politik Plate berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang lebih dekat dengan narasi PDIP.
Dengan begitu, Umam mengatakan, besar kemungkinan Plate tidak akan kena reshuffle akibat langkah Paloh yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres. “Praktis, yang akan dijadikan sasaran adalah Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Yasin Limpo,” terangnya.
Di samping itu, Umam menilai tekanan politik PDIP supaya Jokowi melakukan reshuffle terhadap dua menteri dari Nasdem kurang etis. Sebab, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Terlebih, presiden dipilih dan dimenangkan juga oleh partai-partai pendukungnya.
Dengan begitu, kebijakan reshuffle sepatutnya didasarkan pada kalkulasi profesionalisme-teknokratik, bukan sekadar untuk memfasilitasi kepentingan politik partai pendukung utama presiden itu sendiri.
Untuk itu, Umam mengingatkan PDIP sebaiknya tidak perlu alergi terhadap perbedaan cara pandang dalam menentukan masa depan bangsa pasca kepemimpinan Jokowi berakhir.
“Model pendekatan yang represif cenderung hanya akan menghadirkan kegaduhan, daripada kinerja pemerintahan yang substantif guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, akuntabel dan melayani,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dievaluasi.
Sejauh ini, Jokowi sudah tiga kali tak pernah membantah mengenai kabar reshuffle tersebut. Terbaru, ia meminta publik menunggu keputusannya ketika ditanya mengenai wacana perombakan kabinet. “Tunggu saja. Ditunggu saja,” ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023). [wip]