(IslamToday ID) – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan menindak tegas prajurit aktif yang tidak netral dalam menghadapi Pilpres 2024.
“Kita tekankan kepada seluruh jajaran. Sekarang ini sudah kita mulai penekanan pada jajaran untuk nanti netral. (Kalau ada anggota nakal) Kita kan punya perangkat hukum. Ada POM (Polisi Militer), ada POM TNI, ada Pomal, ada Pomad, dan Pomau,” kata Yudo di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di SICC, Bogor, dikutip dari Kompas, Rabu (18/1/2023).
Ia mengatakan, sudah berjanji akan menjaga netralitas TNI menjelang Pilpres 2024 sejak menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Yudo mengatakan, akan konsisten untuk memenuhi janji netralitas TNI itu. Ia juga memastikan bahwa sikap netral akan ditekankan kepada seluruh jajarannya.
“Kita punya intelijen. Kita punya perangkat intelijen untuk itu, dan selama ini juga netral terus, dari dulu TNI (netral),” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Yudo memastikan bahwa netralitas TNI tidak bisa diragukan. Sebab, sejak pemilu pertama terhelat, TNI tetap netral hingga kini. “Enggak perlu diragukan lagi. Saya kira di dalam sejarah TNI sejak pemilu pertama sampai kemarin mana pernah TNI enggak netral? Semua kan sesuai. Kita kan netral,” kata Yudo.
Kemudian, ia mengatakan reformasi birokrasi terkait penegakan hukum di tubuh TNI akan terus dijalankan di masa kepemimpinannya. “Kalau memang kena pidana, ya pidana. Jadi untuk prajurit-prajurit yang melanggar hukum, tentunya pasti akan kita kenakan sanksi hukum,” kata Yudo.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI-Polri menjaga kondusivitas memasuki tahun politik dan kontestasi Pilpres 2024. Jokowi meminta dua lembaga itu tidak berpolitik praktis. “Perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis,” katanya saat membuka Rakornas di SICC, Bogor, Selasa.
Jokowi mengingatkan, tugas dan fungsi TNI-Polri adalah menjaga keamanan menuju pemilu. Oleh karena itu, mantan Walikota Solo itu meminta TNI-Polri menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban politik identitas.
Kemudian, turut memetakan potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi sebelum memakan korban dan merugikan masyarakat. “Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. (Saling menyalahkan) Salah siapa ini, salah siapa ini,” kata Jokowi. [wip]