(IslamToday ID) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai banyaknya kuota haji yang didapatkan Indonesia tidak berguna jika pemerintah mematok harga ibadah haji lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Seperti diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya yang dibebankan ke jamaah haji 2023 Rp 69 juta per calon jamaah. Angka tersebut kurang lebih 2 kali lipat dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp 39,8 juta.
“Dampaknya, akan ada banyak calon jamaah yang berguguran dan tidak bisa berangkat dan membuat antrean haji di Indonesia menjadi lebih panjang,” kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (21/1/2023).
Menurutnya, pemerintah dan asosiasi penyelenggara haji harus berani bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi dan sektor swasta di Saudi agar bisa mendapat kuota haji yang banyak dan menurunkan biaya operasionalnya.
“Jangan menggunakan aji mumpung (mencari kesempatan), mentang-mentang tiga tahun terakhir tak ada haji dan umrah. Seakan-akan sesukanya sendiri dalam menaikkan biaya operasional haji atau umrah kepada masyarakat,” kata Tulus.
“Tidak etis dan tidak syari aktivitas ibadahnya. Apalagi haji itu ibadah wajib, kok malah dikomersialisasikan? Itu tindakan yang tidak agamis dan Islami,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Ia menilai pembebanan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) harus mengedepankan prinsip keadilan.
Untuk itu, pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jamaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.
“Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip isthitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya,” ucap Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Tak hanya itu, pemerintah mengusulkan biaya hidup (living cost) yang diberikan kepada jamaah haji tahun ini hanya sebesar 1.000 real atau setara Rp 4.080.000. Angka ini menurun 500 real dari tahun lalu.
“Dengan pertimbangan jamaah haji sudah menerima layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama mereka berada di Arab Saudi. Tapi pemerintah memperhatikan kebutuhan selain layanan itu, sehingga mengurangi living cost,” pungkasnya. [wip]