(Islam Today ID) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui dirinya merupakan pihak yang menyusun perjanjian antara Ketua Umumnya, ia juga mengungkapkan adanya perjanjian terkait keuangan antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan.
Menurutnya perjanjian yang dibuat saat pilkada 2017 memuat beberapa hal. namun, ia enggan memperincinya.
“Ya kan ada beberapa yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga,”
”Ada beberapa hal lain, ya termasuk yang terkait dengan keuangan saya tidak tahu,” imbuh Fadli Zon.
Fadli Zon menegaskan perjanjian antara Anies dan Prabowo yang dibuat saat pilkada memang ada.
“Ada. Kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada,” ujar Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa juga menyebut ada perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 lalu.
Erwin mengatakan Anies meminjam uang senilai Rp50 miliar kepada Sandiaga saat itu. Ia juga ikut menyusun draf isi perjanjian tersebut yang selanjutnya dibuat oleh pengacara Sandi, Rikrik Rizkiyana.
Hal ini Erwin sampaikan saat ditanya adanya perjanjian politik antara Anies, Sandiaga, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
“Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu,” kata Erwin
Erwin melanjutkan utang piutang itu terjadi lantaran pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta terjadi masalah seperti kekurangan logistik, dan saat itu Sandiaga dinilai memiliki kondisi keuangan yang lebih baik.
“Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies karena putaran pertama, ya namanya lagi tertatih-tatih,” lmbuh Erwin.
“Nilainya berapa, Rp50 miliar barangkali. [Apakah sudah lunas] saya kira belum barangkali,” sambungnya.
Disisi lain Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengaku adanya perjanjian politik Anies dengan Sandiaga Uno terkait Pilgub DKI 2017. Menurutnya pada saat itu memang keduanya terikat utang-piutang untuk biaya kampanye. Namun, hutang-piutang tersebut di anggap selesai.
“Tapi perjanjian di kata, kalau pilkadanya menang, utang-piutang selesai, dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” ujar Sudirman Said, Senin (30/1/23)
Sebelumnya Sandiaga Uno menjelaskan ada perjanjian yang ditekennya bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2017 dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faizal . Sandiaga mengaku hingga saat ini masih komitmen menjalankan perjanjian itu.
Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.
Sandiaga menuturkan perjanjian tersebut memang dibutuhkan saat itu. Sebab, dinilai harus ada kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah ke depan usai Pilgub DKI Jakarta 2017.
“Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco,” ujarnya.
Menurutnya, perjanjian itu akan terus berlaku sampai diakhiri oleh ketiga pihak. Saat ditanya apakah salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden, Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinannya.
“Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya,” kata dia. []