(Islam Today ID) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid tidak setuju adanya reshuffle kabinet jika ada unsur politik di dalamnya. Ia menilai reshuffle harus didasari pendekatan kinerja dan perbaikan pemerintah.
“Kalau pendekatannya kinerja, itu hak murni Presiden Jokowi untuk memperbaiki pemerintah. Akan tetapi kalau ada unsur politiknya, saya tidak setuju,” ujar Nurdin di kutip dari CNN Indonesia.
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga mengibaratkan partai koalisi pemerintahan seperti rumah besar. Dalam rumah itu ada kamar-kamar parpol yang tidak bisa diintervensi.
“Jadi tidak boleh (pemilik kamar saling intervensi). Kalau bersifat internal itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Jadi, bukan soal etis enggak etis, itu soal hak,” tuturnya.
“Ada hak yang harus diberikan kepada koalisi secara penuh, ada juga hak yang dimiliki partai dan tidak ada hubungan dengan koalisi,” imbuhnya.
Nurdin lantas mempertanyakan kenapa ada politikus yang mendesak reshuffle setelah Partai NasDem mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Padahal, menurutnya, bukan hanya Partai NasDem yang sudah mendeklarasikan capres, melainkan Partai Gerindra dan Partai Golkar juga.
“Partai Golkar juga sebenarnya sudah mendeklarasikan capresnya yaitu Pak Airlangga, Pak Prabowo juga sudah mendeklarasikan dirinya,” ucapnya.
“Setahun lalu juga saya menyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kalau enggak punya rumah bisa ke Golkar bersanding dengan Pak Airlangga,” imbuhnya.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia menjadi sehat jika ada partai yang sudah mendeklarasikan capres. Lewat deklarasi yang lebih cepat, rakyat mendapat kesempatan memilih dan menilai calon pemimpin terbaik.
“Jadi, kalau reshuffle pendekatannya politis menurut saya tidak tepat. Karena ada hal yang bersifat politis dan tidak bisa dicampuri oleh koalisi,” ujar Nurdin.
“Koalisi ini akan utuh Insya Allah, harga mati koalisi ini untuk mendukung Pak Jokowi sampai 2024 untuk pembangunan bangsa dan negara. Tapi persiapan setelah 2024 itu sepenuhnya hak partai, tidak boleh dicampuri orang lain,” imbuhnya.
Sebelumnya Jokowi menyebut pertimbangan utama reshuffle adalah kinerja. Ia mengungkapkan setelah menghadiri HUT ke-8 PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
“Yang utama memang performa kinerja,” kata Jokowi
Jokowi menyebut ada juga faktor politik. Meski begitu, dia menegaskan faktor itu bukanlah yang utama.
“Bahwa ada sisi politik juga pasti ada, tapi itu bukan yang utama,” ujarnya.
Jokowi lantas menyatakan kondisi kabinet saat ini. Dia menilai kondisi para menterinya baik-baik saja.
“Baik-baik saja secara umum,” ucap Jokowi.
Namun tidak tertutup kemungkinan, menurut Jokowi, ada saja yang performanya perlu dievaluasi. Jokowi menganggap hal itu biasa.
“Kalau secara khusus pasti ada yang performanya kinerjanya perlu dievaluasi itu biasa dan ada koreksi di setiap perjalanan itu biasa,” ucapnya.
Ketika didalami siapa menteri yang kini perlu dievaluasi, Jokowi enggan membeberkannya.