(Islam Today ID) – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menilai PDI Perjuangan tidak bisa mendikte koalisi yang didukung oleh rakyat. Mengingat, pada akhirnya penentu suara ada di rakyat, bukan di koalisi.
Hal tersebut menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto soal keyakinan bahwa PDIP menjadi penentu kerja sama di Pemilu 2024 mendatang.
“Bisa jadi PDIP jadi penentu peta koalisi, tetapi itu tidak mutlak. Karena saat ini ke mana arah angin dukungan rakyat semakin terbaca. Jadi PDIP tidak bisa dikte koalisi yang didukung rakyat. Karena akhirnya muara penentu suara ada di rakyat, bukan di koalisi,” ujar Muslim dikutip dari Rmol.com.
Sehingga kata Muslim, klaim PDIP sebagai penentu koalisi bisa terbantahkan. Karena, partai mana yang pro dengan rakyat, maka akan menjadi penentu koalisi.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan sedang menunggu momentum terkait kerja sama antarpartai untuk Pemilu 2024. Ia pun mengungkit bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi, sudah ada tiga partai yang bergabung.
“Loh kan kita bekerja sama. Buktinya sekarang. Selama pemerintahan Pak Jokowi kami berbagi. Kalau kita mau ngotot sejak dulu, kita kelola sendiri. Tapi PDIP menyadari gotong-royong itu perlu. Maka kemudian ada Golkar dan ada PPP dan PAN yang bergabung,” kata Hasto pada wartawan di di Hotel Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Senin (6/2/2023).
Hasto pun membahas soal tiga kubu koalisi saat ini. Ia mengatakan bahwa nantinya capres dari koalisi tersebut akan mengerucut menjadi tiga paslon capres dan PDIP akan ikut menentukan arah kerja sama parpol-parpol tersebut.
“Ya nanti akan mengerucut pada momentum yang tepat. Berbagai bentuk dialeg tiga yang terjadi saat ini nanti akan mengerucut. Ya nanti akan jadi 2 atau 3 pasangan calon paling banyak, sehingga PDIP justru ikut menentukan ke arah mana kerja sama parpol itu terbentuk,” imbuhnya.
“Apalagi ini kan dalam situasi pemulihan pasca pandemi, kemudian persoalan Rusia-Ukraina belum selesai. Sehingga pemilu akan diselenggarakan dalam prespektif yang ideal itu untuk mengurangi berbagai tensi politik, untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga gambaran pasangan 2 atau 3 calon itu sangat ideal,” ucapnya.
Menurutnya, PDIP tidak cocok bekerja sama dengan partai yang selalu melakukan impor.
“Kalau PDI kan dalam fakta-fakta empirisnya selalu bekerja sama dengan partai lain. Karena spirit gotong royong sebagai saripati dari Pancasila itu. Tetapi dalam kerja sama ini melihat momentum, ada kesesuaian ideologi, kesesuaian platform, kesesuaian desain terhadap masa depan, cara pandang terhadap masa depan,” tandas Hasto di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2).
“Kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini nggak cocok buat PDI Perjuangan,” sambungnya.
Hasto mengatakan PDIP tidak merasa takut ketinggalan partai-partai lain untuk membentuk koalisi. Menurut Hasto, hal yang wajar jika saat ini partai saling membentuk koalisi.
“Loh PDIP sudah membentuk kerja sama dengan Pak Jokowi, Pak Ma’ruf Amin, di situ ada Partai Golkar, NasDem, PKB, PPP, PAN, Gerindra, itu kan kerja sama yang sudah dibuat oleh PDIP. Bahwa setiap partai dalam rangka pemilu 2024 melakukan berbagai pengerucutan itu hal yang wajar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hasto juga mengatakan PDI Perjuangn ingin bekerja sama dengan partai yang punya kesamaan visi misi. Dia menyebut saat ini PDIP tengah fokus memperluas pemilih.
“Kita lebih cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform, serta agenda bagi masa depan tersebut,” katanya.
“Juga untuk memperluas basis pemilih. Karena syarat untuk seorang presiden bisa terpilih itu kan 50 persen plus satu. Nah kalkulasi untuk mencapai 50 persen plus satu itulah yang dilakukan oleh PDIP,” imbuhnya. [MU]