(IslamToday ID) – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai rangkap jabatan seorang menteri pada salah satu organisasi olahraga tidak tepat dan mengulang kebiasaan di era pemerintahan Orde Baru.
Hal itu diungkapkannya menyikapi rangkap jabatan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainuddin Amali, sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI.
Ray menyatakan rangkap jabatan dikhawatirkan membuat seorang menteri kurang fokus, tumpang tindih, dan berpotensi muncul konflik kepentingan. “Entah apa yang ada di benak mereka. Banyak posisi, banyak jabatan dari seorang pejabat negara itu seperti mengulang watak dan tabiat pejabat di zaman Orde Baru,” katanya dikutip dari RMOL, Senin (20/2/2023).
Ray meminta Presiden Jokowi mengoreksi soal rangkap jabatan itu. Sebab, lanjutnya, sedikit banyak berpengaruh pada reformasi birokrasi yang selama ini digaung-gaungkan, dan terkesan mundur seperti era Soeharto.
“Pejabat dengan jabatan menumpuk di bahu mereka merupakan kelakuan yang lazim di era Orde Baru. Dan seharusnya praktik seperti itu dikoreksi Jokowi,” tegasnya.
Pendapat sedikit berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago. Ia menilai langkah Menteri BUMN Erick Thohir merebut posisi Ketua Umum PSSI dianggap hanya sarana mendongkrak elektabilitas untuk kepentingan Pemilu 2024.
“Menurut saya dengan majunya Erick Thohir sebagai Ketum PSSI tentu ada sinyal ini. Apakah nadanya mempersiapkan, memang memperbaiki kondisi PSSI? Atau memang ini ada kepentingan lain misalnya, apakah kepentingan di Pilpres 2024?” katanya.
Dengan begitu, menurut Arifki, sedikit banyak posisi yang ditempati di PSSI dapat mempengaruhi hal lain, semisal untuk modal popularitas jelang Pemilu 2024. “Enggak mungkin seorang Erick Thohir atau seorang LaNyalla yang jadi Ketua DPD pun mau jadi Ketum PSSI, bahkan Menpora pun mau jadi Waketum PSSI, artinya ini bukan hanya soal olahraga tapi juga elektoral,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Jokowi sendiri sejauh ini tidak ambil pusing soal menteri rangkap jabatan. “Yang paling penting semua bisa mengatur waktunya,” kata Jokowi usai menghadiri acara Harlah ke-50 Tahun PPP di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, Jumat (17/2/2023).
Menurutnya, Erick dan Amali tidak perlu mundur dari jabatan asal bisa me-manage waktu dengan jabatan di kementerian. Sebab sejumlah menteri di kabinet Indonesia Maju ada yang rangkap jabatan. [wip]